Dilapor ICW ke KPK, Bupati Tolitoli Tak Gentar

0
942
BERI KETERANGAN : Bupati Tolitoli Moh Saleh Bantilan saat dimintai keterangan terkait laporan ICW. (Foto: Yuslih Anwar)

TOLITOLI – Menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakannya sebagai kepala daerah dalam menerbitkan sedikitnya 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan yang akhirnya dianggap menciptakan kerugian negara sebesar Rp 6,9 miliar, Bupati Tolitoli Moh Saleh Bantilan mengakutak gentar.

“Nanti kita tunggu, apakah saya dipanggil, ditangkap, terserah! Yang pasti saya siap menghadapi proses hukum jika KPK memanggil saya,” tegas Saleh Bantilan saat dimintai tanggapannya mengenai laporan ICW tersebut usai melantik pejabatnya Rabu (11/1) di Tolitoli.

Bupati Tolitoli yang akrab disapa Alek ini mengatakan, kebijakannya mengeluarkan IUP yang dinilai merugikan negara tersebut merupakan tindakan yang sudah tepat. Ia mengaku hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendorong pesatnya investasi masuk ke daerahnya.

“Yang jelas Tolitoli ini harus maju, investasi tak boleh kita abaikan. Perintah presiden jangan mempersulit investasi. Ini demi kemajuan daerah,” ujar Alek.

Ia juga mengatakan, sejak undang-undang otonomi daerah diterapkan, akses investasi terbuka lebar, dimana kepala daerah dapat menerbitkan IUP bagi perusahaan yang berminat menanamkan investasinya.

Dikatakan Alek, sepengetahuannya, hutan lindung itu mengalami pembaharuan status setiap 25 tahun, sehingga melalui Dinas Kehutanan, pihaknya telah melakukan alih fungsi kawasan hutan lindung. Olehnya sebelum  diterbitkannya IUP bagi perusahaan, statusnya bukan sebagai hutan lindung lagi.

“Kalau dulu hutan lindung, tapi  sekarang tidak lagi, karena sudah diubah statusnya. Apalagi  di wilayah Desa Maibua I, disebut  hutan lindung, tapi ada pemukiman, itulah makanya kita bebaskan dua tahun lalu,” jelas Alek.

Terlebih menurutnya, izin investasi menggunakan kontrak karya, telah menghambat investasi sekian puluh tahun di Kabupaten Tolitoli, sehingga di zaman kepemimpinannya, ia mendorong akses investasi seluas-luasnya bagi perusahaan yang dianggap sehat.

“Investasi ini kita perlukan, daerah lambat maju kalau investasi kita hambat. Lampasio berapa puluh tahun tidak dikore, nanti saya bupati baru ada investasi. Masyarakat mau dapat uang dari mana kalau tidak ada investasi,” kata Bupati Alek.

Untuk itu menurutnya, jika ia dipersoalkan karena kebijakan yang dianggapnya mendorong pembangunan daerah tersebut, ia mengaku siap menghadapi risikonya.

Seperti diketahui, Lais Abid staf Divisi Investigasi ICW seperti dilansir sejumlah media membeberkan, berdasarkan pemantauan tim investigasi, lahan kritis yang tidak produktif di Tolitoli jumlahnya semakin meningkat, yakni sekitar seluas 17.385 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 2.537 hektar merupakan kawasan hutan.

Lais mengatakan, salah satu penyebab meningkatnya lahan kritis karena banyaknya izin perusahaan yang diberikan dan memasuki kawasan hutan lindung.

Berdasarkan catatan ICW, pada tahun  2010 hingga 2012, pejabat di Kabupaten Tolitoli telah menerbitkan sedikitnya  11 izin usaha pertambangan kepada beberapa perusahaan termasuk kepada PT. Total Energi Nusantara (TEN) yang masuk kawasan hutan lindung.

Kemudian, pada 2014, Bupati Tolitoli disebut ICW telah mengeluarkan izin di kawasan hutan lindung seluas 1.929 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 434,37 hektar telah dilakukan land clearing atau penebangan pohon di kawasan hutan. Akibatnya, terjadi kerugian negara sekitar Rp 6,9 miliar.

Selain kerugian negara berdasarkan data yang dimiliki ICW, pengelolaan kawasan hutan milik negara telah menguntungkan perusahaan seperti PT TEN.

Dengan demikian, ICW menuding terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah untuk memperkaya pihak swasta. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.