Empat Perusahaan Ilegal Ditemukan di Bungku Pesisir

0
811
Pemkab Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali, saat melaksanakan pertemuan dengan beberapa pimpinan perusahaan di Kecamatan Bungku Pesisir belum lama ini. (Foto:istimewa)

MOROWALI- Isu bahwa ada Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang bekerja dibeberapa perusahaan yang berada di Kabupaten Morowali membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali melakukan investigasi ke beberapa perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Morowali.

Investigasi tersebut dilakukan pada Jumat (17/3) lalu. Dalam investigasi itu, diturunkan Tim terdiri dari delapan perwakilan dari DPRD Kabupaten Morowali, dan tiga perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Morowali.

Dari hasil investigasi, pihak Pemkab dan DPRD Kabupaten Morowali, berhasil menemukan tiga Perusahaan tambang yang berdiri secara ilegal. Ketiga Perusahaan Tambang itu yakni, PT.Transon Bumindo Resource, PT.Teknis Alum Service (TAS), PT.Indo Fudong Konstruksi serta PT.Mahligai Artha Sejahtera.

Dari empat perusahaan tersebut, terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan Tim Investigasi. Untuk PT.Transon Bumindo Resource dan PT.Indo Fudong Konstruksi, mereka melanggar aturan dengan tidak memilik HRD dalam aktivitas tambang yang mereka miliki. Serta, dua perusahaan tambang tersebut tidak melaksanakan penggajian berdasarkan UMR yang berlaku kepada karyawannya.

“Hal ini merupakan, sangat jelas pelanggaran ketentuan dan perundang undangan ketenaga kerjaan. Pelanggaran yang tim investigasi temukan ini, sudah sangat menyimpang dari ketentuan yang berlaku,”tegas Kuswandi, salah seorang anggota DPRD Senin kemarin.

Bagi perusahaan tambang yakni PT.TAS dan PT.Mahligai yang juga berada di Kecamatan Bungku Pesisir, tim investigasi banyak menemukan pelanggaran. Diantaranya, dokumen TKA dan TKI belum lengkap, dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen Izin penggunaan Jalan Daerah,  Serta dokumen data penjualan.

“Tidak ada alasan bagi perusahaan, untuk tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Kami beri waktu kepada pihak Perusahaan, untuk menyerahkan dokumen sesuai yang dibutuhkan paling lambat tanggal 25 Maret 2017. Hal ini harus diselesaikan, demi tegaknya aturan di Kabupaten Morowali,”ungkap ketua Tim Investigasi,Drs Taslim.(fcb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.