Oknum Polsek Banggai Dilapor ke Propam Polda Sulteng

0
362

Terkait Pembuatan Dokumen Palsu

Go Ke Bun (Foto:Muchin Sirajudin)

BANGGAI LAUT-Ketua Kerukunan Keluarga Tionghoa Banggai  (KKTB) Kabupaten Banggai Laut (Balut), Go Ke Bun, telah melaporkan oknum dan institusi Polsek Banggai, lantaran tidak mampu melakukan penyelidikan atas laporan Go Ke Bun terhadap Daud Yakobus warga Banggai yang kini bermukim di Kota Surabaya.

Dalam laporan Go Ke Bun di Propam Polda Sulteng, pada 4 April 2017, yang diterima Ba Yanduan Bid Propam Polda Sulteng Bribka I Made Putut H.Hr, menyebut penyidik di Polsek Banggai sangat lamban dan tidak professional, sebab pemberian SP2HP tidak sesuai dengan porsinya, dimana pelanggaran UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atas laporan yang disampaikan pelapor (Go Ke Bun) pada 16 November 2015 di Polsek Banggai untuk meplaporkan perkara dugaan pemalsuan surat/dokumen yang dilakukan Daud Yakobus dengan laporan Nomor Lp.A/108/XI/2015/Sulteng/Res-Bkp/Sek-Bgi.

Go Ke Bun meradang kepada Daud Yakobus, lantaran Daud berani-beraninya membuat dokumen palsu yang terlihat seolah-olah asli menurut Go Ke Bun, bahwa tanah seluas 997 m2 yang diatasnya berdiri bekas sekolah China  pada 22 Februari 2015, adalah warisan dari orang tuanya yang sudah almarhum Ong Tiauw Giok  (yang meninggal dunia pada 19 September 1979) di Kelurahan Lompio. Padahal sebelumnya, Daud Yakobus membuat surat keterangan pada 5 Februari 2015 laus tanah warisan itu hanya seluas 16 x 38 m2.

Menurut Go Ke Bu,  mencari keadilan, sekaligus menyelamatkan situs sejarah Sekolah China yang mestinya diselamatkan keberadaannya terasa menemui tantangan yang berat. Banyak riak dan penghalang menghadang Go Ke Bun selaku pimpinan paguyuban dari kerukunan KKTB Kabupaten Balut.

“Sebenarnya, sebelum ini  kami sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Banggai pada 16 November 2015 tentang pemalsuan dokumen itu, “ kata Go Ke Bun, kepada Radar Sulteng, Kamis (6/4).

Namun setelah laporan itu tidak ada perkembangan dari pemeriksaan perkara yang dilaporkan Go Ke Bun ke polisi itu. Meski sempat ada surat pemberitahuan polisi tertanggal 9 Maret 2017 tentang perkembangan hasil penyelidikan yang menyatakan telah melakukan gelar perkara terhadap Daud Yakobus pada 22 Agustus  2016 di Polsek Banggai, dan melakukan gelar perkara di Polres Banggai Kepulauan (Bangkep) pada 8 Maret 2017.

Pertimbangan hukum yang diberikan Paolsek Banggai pada 9 Maret 2017 itu menyatakan,  surat yang dibuat/dikeluarkan oleh Kelurahan Lompio adalah benar. Kedua, bila persoalan isi surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lompio terdapat kekeliruan maka disarankan kepada Go Ke Bun untuk mempermasalahkannya di PTUN, dengan alasan belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana. Ketiga, bilamana merasa mempunyai  hak atas lokasi bekas Sekolah China  tersebut, maka disarankan kepada Go Ke Bun untuk memerosesnya lebih lanjut secara perdata di Pengadilan Negeri Luwuk untuk dapat membatalkan sertifikat yang telah dimiliki oleh Daud Yakobus.

Atas pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kapolsek Banggai AKP Abdillah B. Masia SH itulah, membuat Go Ke Bun merasa tidak adil dan tidak puas. Sehingga tindakan lamban dan tidak adil jajaran Polsek Banggai  tersebut dilaporkan ke Propam Polda Sulteng untuk mendapatkan tindakan hukum yang mengatur etika dan pola kerja satuan Polri. “ Yah, oknum polisi Polsek Banggai sudah saya laporkan ke Propam Polda Sulteng, “ bebernya.

Selain itu, Go Ke Bun, juga menyesalkan tindakan dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh oknum staf pegawai  Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkep yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Balut sekarang ini,  yang begitu mudah mengeluarkan sertifikat tanah, yang didalamnya banyak mengandung masalah dan kelemahan. Antara lain batas-batas tanah yang tidak betul, ada saksi yang dipalsukan, dan tandatangan dipalsukan oleh Daud Yakobus, salah satunya tandatangan Pendeta Ny A Keintjem.

“ Termasuk tandatangan dari Daud Yakobus sendiri diduga palsu, meskipun cap dan tandatangan Lurah Lompio dan Camat Banggai itu benar. Sebab pemahaman kami dalam hukum pidana, kejahatan pemalsuan surat meliputi membuat surat palsu ataupun memalsukan surat. Membuat surat palsu berarti membuat surat yang sebagian atau seluruhnya berisi keterangan, pernyataan, atau fakta tidak benar, “ papar Go Ke Bun.(mch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.