TAJUK | Ketika Masyarakat Tuntut Kapolres Touna Dicopot

0
153
Belasan aktivis Geram menyampaikan tuntutannya di depan Mapolres Polda Sulteng, Jumat (28/7). (Foto: Wahono)

KURANG lazim di Sulteng ada sekelompok masyarakat yang menuntut agar seorang Kapolres dicopot dari jabatannya. Tapi hal yang sepertinya jarang terjadi itu, kini telah disuarakan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Kabupaten Tojo Unauna (Touna). Mereka menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Sulteng pekan lalu menuntut agar Kapolres Touna AKBP Bagus Sutiono dicopot dari jabatannya.

Geram menilai posisi Bagus Sutiono sebagai Kapolres Touna sudah tidak layak dipertahankan. Ia dianggap telah melemahkan penegakan hukum di Kabupaten Touna, khususnya kasus-kasus yang terkait Narkoba. Sebelumnya Kasat Nakorba Polres Touna telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penerima suap peredaran narkoba. Selain dinilai tidak punya komitmen kuat dalam pemberantasan Narkoba, Kapolres Touna dituding melakukan perilaku tercela dengan meminta-minta proyek di Kabupaten Touna.

Apa yang disampaikan pihak Geram merupakan bagian dari kontrol publik yang mesti direspons positif oleh Kapolda Sulteng. Dalam menerima laporan masyarakat,  Kapolda dituntut bersikap objektif.  Baik terhadap pelapor maupun terlapor. Jangan sampai ada intimidasi terhadap para pelapor atas tindakan mereka yang tergolong berani mempersoalkan seorang Kapolres. Demikian pula terhadap Kapolres selaku terlapor, hendaknya tetap diberi kesempatan untuk membela diri secara proporsional. Menjelaskan apa yang dituduhkan oleh pihak Geram.

Persoalan apakah kelak Kapolres Touna akan dicopot akan sangat tergantung dengan keputusan Kapolda Sulteng. Keputusan yang tentu saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dan objektif. Menimbang dengan saksama keresahan masyarakat dan citra institusi Polri di mata publik. Termasuk menimbang pembelaan yang disampaikan Kapolres. Untuk sampai pada keputusan akhir diperlukan investigasi mendalam dari pihak Polda. Rasanya tidak akan terlalu sulit mengumpulkan bukti-bukti dari masyarakat sekiranya Polda memang ingin menuntaskan masalah ini.

Kita percayakan ke Kapolda Sulteng untuk mengambil keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika tudingan masyarakat benar adanya maka pencopotan merupakan langkah yang paling realistis. Sekiranya tudingan masyarakat tidak benar maka nama baik Kapolres Touna juga perlu dipulihkan. Semua ini akan menjadi pelajaran yang penting bagi jajaran kepolisian di Sulteng bahwa saat ini masyarakat semakin kritis dan terbuka. Jangan sampai ada seorang Kapolres yang merasa sudah segalanya di suatu daerah sehingga dan melakukan hal-hal yang tidak patut dan tidak sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

Bagi Kapolres di tempat lain, ini juga menjadi pelajaran penting. Jangan sampai melakukan hal-hal serupa seperti yang dialamatkan kepada Kapolres Touna. Para Kapolres mesti lebih dewasa dan menahan diri dalam bersikap di masyarakat. Tampil sebagai sosok Polri secara wajar. Tidak boleh jauh dari masyarakat dan sebaliknya tidak boleh juga tampil bak seorang politisi yang selalu mengedepankan pencitraan. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.