Rp 8 Miliar Dana Desa,Tidak Sesuai Aspirasi Desa

0
375
Ilustrasi(@radarbanten.com)

BANGKEP– Pengelolaan keuangan desa di 141 desa se Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) carut marut. Mulai dari musyawarah desa hingga laporan pertanggungjawaban desa, menyalahi ketentuan. Lucunya kesalahan itu disebabkan oleh aturan yang dibuat pemerintah daerah.

Terciumnya bobroknya pengelolaan dana desa di Bangkep, terlihat dari beberapa kegiatan desa yang tidak semestinya. Pada tahun 2017 ini, kegiatan desa  yang bermasalah seperti bimbingan teknis seluruh kepala desa di bangkep di Jakarta, pengadaan buku yang dimonopoli satu rekanan. Begitupun juga dengan pengadaan laptop di seluruh desa se kabupaten Bangkep diarahkan ke satu pihak. Bimbingan teknis kepala desa dan ketua adat di Jakarta. Bahkan kegiatan monitoring dan supervise pembangunan desa.

Data yang dihimpun Radar Sulteng, menyebutkan anggaran desa yang digunakan untuk kegiatan tersebut jumlahnya sangat besar. Total mencapai Rp8 miliar lebih. Pengadaan buku di seluruh desa dengan anggaran per desa Rp25 juta. Dikalikan 141 desa maka mencapai Rp3,5 miliar lebih yang bersumber dari dana desa. Kemudian bimtek kepala desa dan ketua adat di Jakarta belum lama. Tiap desa wajib mengeluarkan Rp15 juta lebih sehingga terkumpul anggaran Rp2 miliar lebih.

Kemudian pengadaan laptop yang berasal dari dana deksentrasi dibebankan ke ADD. Satu unit laptop beserta printer dibandrol Rp10 juta, sehingga seluruh desa membayar Rp1,4 miliar kepada rekanan. Terakhir, kegiatan supervise dan monitoring pelaksanaan pembangunan desa yang bekerjasama dengan pihak kejaksaan negeri Banggai Laut. Tiap desa membiayai kegiatan tersebut Rp10 juta sehingga terkumpul Rp1,4 miliar lebih.

Dari berbagai informasi yang dikumpul Radar Sulteng, pengadaan laptop dan buku dimonopoli satu rekanan. Pengadannya melalui dana desa dimana penujukkan rekanan dilakukan oknum Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian desa hanya menerima faktur pesanan dan membayar harga Rp25 juta.

Disamping itu, pengadaan laptop yang bersumber dari dana Dekonsentrasi juga dibebankan ke anggaran desa. Per desa Rp10 juta dan pembayaran laptop beserta print dan modem. Desa hanya tahu membayar sebagaimana arahan Kadis Sos-PMD Bangkep.

Dalam memainkan peran ini, oknum pemerintah daerah yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD) tidak bermain sendiri. Tetapi juga melibatkan pihak kejaksaan sebagai TP4D. Sehingga penyimpangan ADD maupun DD tidak berujung masalah hukum.

Dalam regulasi tentang pemerintahan desa yang diatur dalam permendagri 114 tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa maupun aturan lainnya tentang LKPP, pijakan dasar pengelolaan keungan dana desa berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berasal dari musyawarah desa (Musdes) yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Forum musdes bersumber dari aspirasi seluruh masyarakat desa tentang program program desa yang berasal dari aspirasi masyarakat. Harapannya, agar pemerintah desa dan masyarakat bisa mandiri mengelola desanya dan menjadi desa mandiri.

Pengelolaan keuangan desa di Bangkep jauh dari desa mandiri. Salah satu sumber dari tim pendamping desa, menyebutkan oknum Dinsos – PMD Bangkep mengebiri pengelolaan ADD/DD. Seluruh kegiatan baik itu pengadaan laptop, pengadaan buku, bimtek kepala desa dan ketua adat serta  monitoring dan evaluasi bukan merupakan usulan masyarakat desa yang bisa dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa yang tertuang dalam RKPDes. Tetapi titipan dari oknum pemerintah yang berpatokan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan Bupati Bangkep semasa dijabat Pjs Faisal Mang.

PTO disosilisasikan BPMPD ke seluruh desa yang dihadiri pihak kejaksaan Banggai Laut. Sampai sekarang, kepala desa menggunakan landasan PTO tersebut sebagai acuan dalam pencairan DD/ADD.

PTO ini dikendalikan oknum BPMPD karena menyangkut rekomendasi pencairan keuangan desa baik ADD/DD. Intervensinya melalui rekomendasi pencairan yang ditandantatangani oleh Kepala BPMPD Bangkep.

Tim pendamping desa, yang tidak mempunyai daya paksa hanya mengingatkan kepada kepala desa, bahwa PTO tidak ada payung hukumnya. “Yang menjadi patokan desa itu Perdes, baik itu dimulai dari musyawarah desa, RKPDes, sampai pada laporan pertanggungjawaban desa,” jelasnya.

Namun, pihak kepala desa tidak mengindahkan aturan tersebut dan memilih tetap menjadi sapi perahan Dinsos-PMD selaku leading sector yang mengurusi pemerintahan desa.

Dengan mudah BPMPD mengendalikan keuangan desa, sesuai dengan kegiatan yang disukai oleh BPMPD termasuk pengadaan laptop, pengadaan buku, supervise monitoring dan Bimtek. Seluruh kegiatan tersebut, dibrokeri oleh Dinsos – PMD. “Rekananan Dinsos -PMD yang menunjuk rekanan pengadaan buku, laptop. Bimtek mereka yang atur dan agar tidak ada masalah, oknum kejaksaan juga diberikan bagian dalam ADD/DD,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos – PMD Kabupaten Bangkep Muchsin Sasia, mengaku dinas harus turut campur dalam pengelolaan DD maupun ADD. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan keuangan dan program desa semakin baik. “Tahun 2015 dan tahun 2016, pengelolaan dana desa di Bangkep rusak. Sudah banyak kepala desa yang terjerat hukum. Bahkan ada kades yang bawa lari uang setelah dicairkan. Maka dari itu, tahun ini harus diawasi dan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Muchsin mengatakan pengadaan buku 2017 ini bersumber dari dana desa. Per desa mengalokasikan Rp25 juta. Pengadaan buku diatur dalam PTO yang berdasarkan kebijakan Kementerian Desa terkait prioritas pemnafaatan dana desa. “Daripada uangnya lari yang ke tidak jelas, maka diadakan buku agar masyarakat desa di Bangkep ini semakin pintar. Itu juga prioritas,” tekannya saat diwawancara di kantornya, Rabu (2/8).

Sementara soal rekanan, Muchsin mengatakan tidak tahu perusahaan apa yang bekerja. Dia mengaku lupa. Dia membenarkan rekanan yang mengadakan buku hanya satu perusahaan yang mengalokasikan seluruh buku di Bangkep. “Mereka datang menawarkan buku. Lalu dari pihak TP4D memberikan petunjuk yang penting sesuai dengan spek. Perusahaan kemudian menjalin kerjasama dengan desa dalam pembelian buku,” jelasnya.

Muchsin membenarkan menunjuk rekanan tersebut, karena rekanan tersebut menawarkan buku sesuai catalog yang dianjurkan kementerian desa. “Daripada desa beli buku sembarang, tidak jelas dan salah. Kualitasnya tidak bagus. Nah kalau perusahaan ini bukunya sesuai dengan anjuran kementerian,” tekannya.

Dalam catalog perusahaan tersebut, memberikan tiga opsi harga Rp20 juta, Rp25 juta dan Rp30 juta. “Saya pilih yang Rp25 juta. Di situ ada semua tentang desa,” jelasnya.

Bahkan begitu pentingnya pengadaan buku, meskipun baru 25 desa yang memiliki perpustakaan desa, pengadaan buku sudah dipesan seluruh desa. “Nanti fisiknya menyusul. Untuk saat ini bisa ditaruh di kantor desa, rumah kepala desa atau sewa rumah untuk dibuat perpustakaan,” jelasnya.

Begitu juga dengan pengadaan laptop, Muchsin mengakui menunjuk satu rekanan dari Palu yang menawarkan spesifikasi laptop, modem dan print sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, Muchsin mengakui hanya berdasar kebijakannya dengan merujuk pada spesifikasi harga barang dan jasa yang diatur dalam peraturan bupati. Tanpa mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa yang diatur dalam Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan Perka LKPP No 22 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Salah satu yang diamanatkan, jika dalam pengadaan barang dan jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan.

Persyaratan penyedia barang dan jasa desa sendiri diantaranya adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat atau lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai.

Muschin mengakui, tidak mengetahui Perka LKPP dan juga tidak membentuk TPK. “Kami hanya berdasarkan perbup, kalau harga pasir sekian, dan lainnya,” tandasnya.(bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here