BK Minta Pergantian Ketua DPRD Palu Ditangguhkan

0
327
Muhammad Iqbal Andi Magga usai paripurna dengan agenda pengumuman pergantian Ketua DPRD pekan lalu. (Foto: Zainudin Jacub)

PALU – Harapan Drs H Ishak Cae  untuk segera dilantik sebagai Ketua DPRD Palu tampaknya harus melalui jalan terjal.

Dalam rapat yang digelar kemarin sore (8/8), Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palu meminta penangguhan pergantian Ketua DPRD.

Menurut Ketua BK DPRD Palu, Rusman Ramli ST, berdasarkan alasan yuridis yang disampaikan oleh kuasa hukum Mohammad Iqbal Andi Magga, maka BK DPRD meminta kepada pimpinan DPRD Kota Palu untuk dapat menunda atau menangguhkan proses pergantian Ketua DPRD.

“Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap baik putusan pengadilan, (Dalam perkara perdata Nomor 89/PDT.G/2017/PN.Pal) dan Mahkamah Partai Golkar,” kata Rusman.

Menurut Rusman, BK sangat menghargai hak konstitusional Iqbal Andi Magga untuk mencari keadilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Sehingga Partai Politik tidak terkesan sewenang-wenang  terhadap kadernya yang telah mendapatkan amanah rakyat,” ujarnya lagi.

Dikatakan Iqbal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, BK menyatakan Partai Politik berhak menarik anggotanya dari DPRD asalkan sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.

Dikatakan Rusman terkait permintaan penangguhan pergantian Ketua DPRD Palu ia juga akan meminta Wali Kota untuk menunda proses pergantian ketua DPRD, yaitu dengan tidak mengirim berkas pergantian ketua DPRD ke Gubernur.

Sementara itu, keputusan Iqbal Andi Magga yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu atas pemberhentiannya sebagai Ketua DPRD Palu, ditanggapi internal Partai Golkar. Menurut beberapa pengurus Partai Golkar di daerah ini, mestinya Iqbal tidak langsung ke pengadilan, tapi lebih memilih jalur mahkamah partai untuk memperjuangkan hak dan aspirasinya.

“Saya manggut-manggut saja, setelah baca di koran beritanya bahwa Iqbal  menggugat ke pengadilan.  Harusnya lebih jeli melihat duduk masalah kasus ini,”ujar salah seorang pengurus Partai Golkar Sulteng yang enggan disebut namanya, kemarin (7/8) di Palu.

Dikatakannya, Iqbal menjadi Ketua DPRD Palu atas penugasan dari partai. Bukan dipilih atau lewat pemilihan di internal dewan. Ketika seseorang ditugaskan partainya, maka hak dan kewenangan tadi ada di partai. Dan jika suatu saat partai menarik kembali atau memberi tugas ke lainnya untuk mengganti, siap atau tidak, itu harus diterima.

“Namanya ditugaskan, kapan saja bisa ditarik kembali atau dipindahkan wilayah tugasnya. Hak ada di partai,”kata sumber yang juga politikus senior Partai Golkar dan merupakan anggota DPRD ini.

Menurutnya, kasus Fachri Hamzah (Wakil Ketua DPR-RI) yang berani menggugat ke pengadilan atas keputusan partai/fraksi yang menarik dirinya, itu berbeda dengan yang dialami Iqbal. Bedanya yakni pada aturan dan prosedur. Kalau di DPR-RI rujukannya pada UU MD3 dan dilakukan pemilihan pimpinan dewan. Beda halnya pimpinan dewan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, yang ditugaskan partainya untuk duduk di kursi pimpinan dewan.

“Ini yang membedakan. Tidak bisa kita samakan kasus di DPR-RI dengan kita di daerah,”ujar sumber lagi.

Apalagi, keputusan pengresmian pemberhentian Iqbal telah diparipurnakan dan yang hadir dinyatakan kuorum. Dan DPRD Palu sudah prosedur atas pemberhentian Iqbal.

Menggugatnya Iqbal ke pengadilan terhadap Partai Golkar Kota Palu, Partai Golkar Sulteng dan DPP Partai Golkar, dinilai sebagai langkah blunder. Bisa saja partai akan mencabut KTA dan keanggotaan Iqbal. Sebab, upaya Iqbal itu bukan lagi sekadar pemenuhan hak hukum seorang warga negara, tapi bentuk perlawanan terhadap partainya.  Partai bisa saja mengambil sikap dan tindakan tegas.

“Sekali lagi saya tegaskan, Iqbal jadi ketua DPRD atas penugasan partai. Soal salah atau tidak ada salah, itu urusan nomor sekian. Kalau partai sudah memutuskan untuk menarik, ya harus legowo ditarik dari penugasan,”tutur sumber sembari mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.

Diberitakan sebelumnya, pemberhentian Ketua DPRD Palu Muhammad Iqbal Andi Magga berujung ke pengadilan. Jumat pekan lalu, Iqbal yang diwakili pengacara Arif Sulaiman mendaftarkan gugatan ke Pengadilan  Negeri (PN) Palu.

Yang digugat Iqbal adalah DPD Partai Golkar Kota Palu selaku tergugat pertama. Tergugat kedua DPD Golkar Provinsi Sulteng, sementara DPP Partai Golkar menjadi tergugat ketiga.

Gugatan Iqbal terkait perbuatan melawan hukum atas putusan inprosedural pemberhentian, yang dianggap melanggar peraturan organisasi partai dan keputusan Rapimnas Partai Golkar. (zai/cam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.