Ilustrasi (@nusantaranews.co)

PALU – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Demokrasi di Sulteng tahun 2016 mencapai 72,20 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang capaiannya sebesar 76,67.

“Walau sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”,” jelas Faizal Anwar, Kepala BPS Sulteng, didampingi Sarmiati, Kabid Statistik Sosial, dalam keterangan resminya, kemarin (14/9).

Ia mengungkapkan, capaian indeks demokrasi di Sulteng dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Sulteng hanya sebesar 66,02. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 201 5, mencapai sebesar 76,67, dan kembali kembali turun menjadi 72,20 di tahun 2016. Fluktuasi angka IDI Sulteng ini adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Sulawesi Tengah.

“IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,” jelas Faizal.

Lebih jauh dijelaskannya, angka IDI Sulteng 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 80,39; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 67,89; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 68,76. Pada tahun 2016, aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan kecenderungan trend yang semakin menurun dan mengalami penurunan nilai terbesar di tahun 2016.

Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang mengalami peningkatan. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masing-masing mengalami penurunan 14,21 poin dan 0,96 poin dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 2,23 poin.

Sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil yang masih berada pada kategori “baik”.

Sekadar diketahui, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, BPS bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), BAPPENAS, Kemendagri. Serta Tim Ahli, yakni Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran IDI. (ars)