Home / Indeks / DPRD Palu Minta SK Wali Kota tentang Truk Kontainer Direvisi

DPRD Palu Minta SK Wali Kota tentang Truk Kontainer Direvisi

Rapat dengar pendapat mengenai pelarangan truk kontainer masuk kota Palu, kemarin di ruang sidang utama DPRD Palu. (Foto:Zainudin Jacub)

PALU – DPRD Palu, meminta Surat Keputusan Wali Kota Palu tentang pelarangan truk kontainer masuk ke dalam kota pada siang hari, untuk direvisi.

Permintaan untuk merevisi surat keputusan Wali Kota tersebut menjadi kesimpulan dari rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD dengan Dinas Perhubungan, Asosiasi  Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi), buruh bongkar muat dan Sopir Kontainer.

Menurut Ketua Komisi C Sophian R Aswin, sambil menunggu revisi Surat Keputusan Wali Kota tersebut, mobil kontainer tetap diperbolehkan untuk masuk ke dalam Kota. Revisi SK Wali Kota tersebut, baru akan dilakukan setelah Wali Kota berada di Palu. Sebab dalam hearing itu Kadis Perhubungan Setyo Susanto tidak berani mengambil keputusan.

Dalam RDP itu pertama-tama Ketua Komisi C Sophian Aswin meminta pendapat dari asosiasi logistik terkait keputusan Wali Kota.

Dari penjelasan Rusdin, Keputusan Wali Kota dan Surat Edaran Dinas Perhubungan tentang lintasan truk kontainer tidak pernah dibicarakan dengan pihak asosiasi dan stakeholders yang ada di pelabuhan.

Keputusan itu katanya, sangat berat untuk dilaksanakan. Karena semua stakeholder yang ada di pelabuhan sudah menetapkan pukul 00.00 sampai 05.00 adalah jam istirahat.

“Kami juga tidak menjamin barang akan sampai di tujuan kalau pola kerjanya seperti itu,” katanya.

Stakeholder yang ada di pelabulah katanya, sudah melakukan pengkajian tentang larangan truk kontainer masuk kota. Salah satu dampaknya dari keputusan Wali Kota ini adalah akan berdampak pada perekonomian Kota Palu. Kebijakan ini juga katanya akan mempengaruhi pendistribusian bahan pokok ke masyarakat.

“Karena tidak ada jalan untuk memberi ruang gerak bagi pengusaha ekspedisi,” tandasnya.

Menurutnya yang akan terjadi jika keputusan ini tidak direvisi adalah akan terjadi lonjakan harga barang dan kelangkaan barang dalam Kota.

Makanya kata dia pihaknya meminta untuk tetap diizinkan beroperasi pada waktu tertentu. Misalnya dari pukul 10.00 sampai 16.00 siang. Kemudian pukul 21.00 sampai 05.00 pagi.

“Jika Pemerintah Kota tidak menginginkan kontainer masuk dalam Kota, Dinas Tata Ruang harus merelokasi pergudangan ke Palu Utara dan Tawaeli,” imbuhnya.

Sementara Joko salah seorang sopir truk kontainer menyatakan sepanjang pengalamannya tidak pernah truk kontainer itu menyebabkan macet. “Yang membuat  jalan macet adalah digunakan badan jalan untuk kegiatan pesta. Itu yang seharusnya harus diatasi oleh Dishub, bukan dengan melarang kontainer masuk di Palu,” katanya.

Anggota Komisi C Rusman Ramli yang diberi kesempatan untuk berbicara, menyatakan melihat SK Wali Kota maupun Surat Edaran Dinas Perhubungan terkait batasan waktu pengoperasian, bahwa pengoperasian kontainer antara pukul 00.00 sampai 06.00 menjadi sangat rumit untuk dilakukan para pengusaha.

“Karena di satu sisi kita tidak menginginkan bahwa seluruh pengusaha yang melakukan investasi di Palu untuk mundur lantaran ada kebijakan seperti ini,” kata Rusman.

Padahal kata Rusman Pemerintahan Jokowi-JK sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk investasi. “Seperti pencabutan izin gangguan misalnya supaya investasi itu jauh lebih mudah di daerah-daerah,” katanya.

Makanya Rusman mengusulkan perlu ada diskusi secara bijak apakah jam operasi mobil kontainer perlu diturunkan menjadi pukul 18.00. Rusman mengusulkan supaya SK Wali Kota itu dicabut.(zai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mayat Bayi Mengapung di Sungai Ramba Palu

PALU- Masyarakat Jalan Sisingamangaraja (Sigma) Lorong Simaja 3, tepatnya di sekitar Sungai Ramba Palu, digegerkan ...