Home / Indeks / Keputusan Wali Kota Soal Kontainer Dinilai Menyulitkan

Keputusan Wali Kota Soal Kontainer Dinilai Menyulitkan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu dibantu beberapa Polisi Militer (POM) Sulawesi Tengah di depan gerbang utama Terminal Mamboro, Palu, Jumat (6/10) lalu. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengkaji kembali surat wali kota Palu terkait larangan kontainer masuk dalam kota. Karena dampaknya akan melumpuhkan perekonomian.

Ketua DPD Organda Sulteng H Ramlan mengatakan bahwa, akan sulit bagi sopir kontainer maupun pengusaha peti kemas ini apabila tidak diberikan masuk dalam kota.

“Contohnya saja di Medan, itu mereka lumpuhkan kota, saat kontainer tidak mau beroperasi. Sehingga apabila keputusan ini tidak dilakukan kajian kembali Pemkot dan Dishub, maka saya akan merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan para asosiasi dan datangi kantor Pemkot meminta agar ada kebijakan,” ungkapnya, Rabu (11/10), di ruang kerjanya.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah tidak memblok semua jalur. Misalnya, antara Pantoloan ke Tipo dan Kabupaten Donggala. “Supaya perekonomian ini dapat juga berputar. Waktu empat jam diberikan di waktu yang tidak rawan padatnya kendaraan,” kata Ramlan.

Dia menyatakan, dengan waktu kebijakan yang diberikan wali kota, untuk pengoperasian kontainer di jam 24.00 sampai 06.00 wita sangat menyiksa bagi sopir. “Karena sopir seharian itu harus bergadang kemudian menunggu lagi jam 24.00 di waktu istirahat, itu sangat menyiksa sopir,” ujarnya.

Untuk akses dalam kota menurutnya, sebaiknya ada kebijakan waktu aktivitas di siang hari walau hanya beberapa jam saja. Dan untuk jalur pinggir kota yang menghubungkan ke Kabupaten Donggala sebaiknya wali kota lakukan pembukaan jalan ke wilayah tersebut. “Tentunya itu yang saya minta nanti apabila persoalan ini akan dipertahankan pihak kota kita akan turun menemuinya,” tuturnya.

Ia bahkan mengatakan bahwa dengan keputusan wali kota tidak dilakukan terlebih dahulu pertemuan dengan Organda. “Sebaiknya itu dilakukan, agar ada tawar menawar di rapat itu. Yang ada sekarang hanya ada penertiban di jalan dan mengimbau akan ada larangan masuk Kota. Dan saya sendiri dari Organda tidak pernah berbicara soal kontainer, padahal kami juga terlibat tangani kontainer itu,” pungkasnya.  (who)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mayat Bayi Mengapung di Sungai Ramba Palu

PALU- Masyarakat Jalan Sisingamangaraja (Sigma) Lorong Simaja 3, tepatnya di sekitar Sungai Ramba Palu, digegerkan ...