Home / Indeks / Keterwakilan Perempuan di Legislatif Masih di Bawah Target

Keterwakilan Perempuan di Legislatif Masih di Bawah Target

Staf Ahli Gubernur Rusdi Bachtiar Rioeh membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas politik kebangsaan perspektif gender bertempat di Aula Swiss Ball Hotel, Rabu (11/10). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

PALU– Peningkatan keterwakilan politik perempuan telah diwujudkan dengan ketetapan bagi tiap partai politik peserta Pemilu untuk wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan sebagai anggota legislatif di tiap daerah pemilihan.

Pada dua kali Pemilu sejak ketetapan itu bergulir, yakni Pemilu 2009 dan 2014, persentase keterwakilan perempuan di DPR mencapai 18 persen. Capaian ini sebenarnya masih jauh dari target, sekaligus menunjukkan rendahnya kapasitas representasi perempuan, yang antara lain disebabkan kurangnya penyiapan kader perempuan anggota partai dari parpolnya.

Pola rekrutmen dan seleksi parpol yang instan, serta mendahulukan penguasaan modal finansial, justru membuka peluang bagi perempuan dengan jaringan kekerabatan untuk dicalonkan. Sehingga partai politik tidak lagi memperhatikan pengalaman perempuan di parpol dalam penyeleksian demi terpenuhinya quota 30 persen tersebut.

Karena itu, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif pada Pemilu 2019, telah diformalkan kementerian menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 10 tahun 2015, sebagai pijakan menyusun program intervensi kementerian dalam meningkatkan wakil-wakil rakyat perempuan di DPR dan DPRD, dan juga memperkuat representasi politik perempuan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Rusdi Bachtiar Rioeh, pada acara pelatihan peningkatan kapasitas politik kebangsaan perspektif gender bertempat di Aula Swiss Ball Hotel, Rabu, 11 Oktober 2017.

Menurut Gubernur, pelatihan tersebut sebagai pendekatan praktikal yang mengombinasi berbagai metode pembelajaran dan mengutamakan pelibatan kerja sama multipihak, transparansi, kreatif, tidak manipulatif dan bermuatan kearifan lokal.

Untuk itu, para peserta, diharap memanfaatkan pelatihan sebagai ajang edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kapasitas politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat maupun daerah. Sehingga semua individu dan komunitas akan lebih produktif, membangun bangsa yang berkualitas dalam menghadapi globalisasi.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menyambut baik upaya untuk meningkatkan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019, lewat edukasi nilai-nilai kebangsaan berbasiskan keadilan dan kesetaraan gender, serta penguatan partisipasi kelompok perempuan dalam berbagai ranah termasuk politik,” sebut Gubernur.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Polhukam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dr. A. Darsono Sudibyo, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. St. Norma Mardjanu, SH, M.Si, MH serta pihak terkait lain.(awl/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mayat Bayi Mengapung di Sungai Ramba Palu

PALU- Masyarakat Jalan Sisingamangaraja (Sigma) Lorong Simaja 3, tepatnya di sekitar Sungai Ramba Palu, digegerkan ...