PALU – Tidak terima dengan pernyataan yang dinilai memojokan dirinya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah, Chwarismy Shindy bakal melaporkan salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ke pihak kepolisian.

Saat ini, Sekretaris Disdikbud ini masih menunggu itikad baik dari anggota DPRD tersebut, untuk memohon maaf terkait pernyataannya.

Kepada Radar Sulteng, Chwarismy Shindy mengungkapkan, pada Senin (9/10) yang lalu dirinya tengah memimpin jalannya rapat membahas pemotongan sertifikasi sejumlah guru SMA di Kabupaten Banggai. Di tengah rapat, salah seorang stafnya menginformasikan, bahwa ada anggota DPRD Provinsi, yakni Erwin Lamporo ingin bertemu. “Karena saat itu saya sedang memimpin rapat, saya sampaikan kepada staf, apa tujuannya, disampaikan staf bahwa yang bersangkutan ingin mempertanyakan masalah pungutan terhadap siswa di SMK yang ada di Palu,” jelas Shindy, sapaan akrab Sekretaris Dinas.

Karena memang bukan Tupoksinya, Shindy pun meminta kembali stafnya untuk menyampaikan, bahwa yang berkaitan dengan hal tersebut bisa langsung bertemu Kepala Dinas atau Kepala Bidang SMK, terlebih saat itu dirinya tengah memimpin rapat. Dia pun mengira, sarannya tersebut ditanggapi jernih oleh Erwin untuk bertanya langsung kepada Kepala Dinas atau Kepala Bidang SMK. “Namun ternyata, keesokan harinya di salah satu media, dia sebut bahwa saya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak responsif terkait masalah yang disampaikan. Nah ini kan aneh, yang bukan ranah saya kok malah saya yang disebut tidak responsif, itu artinya seperti saya yang tidak kerja, padahal itu bukan kewenangan saya,” sesalnya.

Atas pernyataan tersebut pun, Shindy merasa dipermalukan di hadapan publik, yang seolah-olah dirinya tidak bekerja dengan baik. Padahal kata dia, tugasnya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, hanya lah mengurus yang berkaitan dengan kepegawaian, penyusunan program serta kearsipan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Harusnya yang bersangkutan paham apa Tupoksi seorang Sekretaris Dinas, jangan langsung-langsung menyerang, ini kan ada apa?,” katanya curiga.

Lanjut Shindy, setelah mengetahui Erwin berbicara di media seperti itu, dirinya langsung coba untuk menemui anggota DPRD tersebut ke kantornya, untuk meminta penjelasan terkait pernyataan tersebut. Namun Erwin tidak berada di tempat. Dia juga mengaku telah siap membawa masalah ini ke ranah hukum, jika tidak ada itikad baik dari Erwin untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataanya itu. “Saya lihat kalau sampai besok tidak ada itikad baiknya, terpaksa saya laporkan dia ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Shindy, seharusnya jika ingin mempertanyakan suatu permasalahan, seherusnya seorang anggota DPRD menempuh cara-cara professional dan sesuai mekanisme. Salah satunya dengan memanggil langsung pihak terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP), bukannya langsung datang.

Dikonfirmasi terpisah terkait masalah tersebut, Erwin mengaku, dalam pernyataannya sama sekali tidak menyebutkan nama Shindy. Yang disampaikannya, hanya Sekretaris Dinas. Jika pun, nantinya kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, Erwin enggan berkomentar banyak. “Itu hak beliau (tempuh jalur hukum),” terangnya.

Saat itu Erwin memang mengakui, datang memang dengan membawa aspirasi masyarakat di wilayah Kayumalue, yang sejumlah anaknya terancam tidak bisa ikut ujian mid semester, karena tidak membayar sejumlah uang pungutan dari salah satu sekolah di wilayah Palu Utara. “Saya memang hanya tahu datang ke Dinas untuk bawa aspirasi masyarakat, karena saya telpon kepala dinas, yang bersangkutan tidak ada di tempat, jadi saya langsung inisiatif bertemu Sekretarisnya. Murni saya datang atas aspirasi masyarakat tidak ada tendensi apa-apa, karena saya juga tidak kenal dengan pribadi beliau,” singkat Erwin. (agg)