Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi Lahan Pekuburan Ditolak

0
194
Ilustrasi

PALU – Eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan masing-masing Kuasa Hukum tiga terdakwa dugaan korupsi pengadaan lahan untuk sarana umum tempat pekuburan Kabupaten Morowali Utara (Morut) tahun 2014, tidak dapat diterima.

Karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi itu ke tahap pembuktian.

Tiga terdakwa dalam perkara ini Guslan Tombeulu (Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekda sekaligus PPTK), Terhar Lawandi (Kepala Bagian Adpum), dan Iskandar Imran (mantan Camat Petasia). Eksepsi kuasa ketiganya tidak dapat diterima sebagaimana dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan sela, Kamis (12/10) kemarin.

Pertimbangan Majelis Hakim sehingga menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, karena uraian  keberatan yang dijadikan pertimbangan oleh kuasa masing masing terdakwa tidak beralasan. Keberatan keberatan yang diuraikan dalam eksepsi sudah merupakan materi pokok perkara yang selanjutnya akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini.

“Karena itu, hakim menyatakan eksepsi kuasa hukum terdakwa tidak dapat diterima. Kepada jaksa penuntut umum dapat melanjutkan pemeriksaan kepokok perkara,” kata Ernawati Anwar SH MH hakim ketua yang saat itu didampingi dua hakim Anggota Margono SH MH dan Jult SH.

Mengenai surat dakwan JPU, menurut majelis hakim juga disusun sudah sebagaimana ketentuan undang undang. Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat serta keterangan tentang diri masing masing terdakwa, pada sidang sebelumnya tidak dibantah oleh terdakwa. Alias terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.  “Jadi tetap tidak dapat diterima. Untuk sidang selanjutnya masuk pembuktian. Kita agendakan Kamis pekan mendatang,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan terdakwa Guslan Tombeulu, Terhar Lawandi,dan Iskandar Imran didakwa melakukan korupsi kegiatan pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburuan tahun 2014. Kegiatan pengadaan lahan  itu dilaksanakan bagian Adpum Sekda Morut. Pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan itu anggarannya Rp250 juta bersumber dari DAU.

Intinya akibat perbuatan para terdakwa pemilik lahan tidak menerima  hasil pembayaran tanah sebagaimana harga sebenarnya  yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Morut. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 147 juta. (cdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here