Kasus Malapraktik, Terdakwa Dilimpahkan ke Penuntut Umum

0
604
Ilustrasi

PALU – Kasus dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Kota Palu yang terjadi pada Agustus 2016 silam yang menyeret salah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, kini sudah naik ke tingkat penuntutan.

Setelah lebih dari setahun terjadi dan melalui proses penyelidikan serta penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulteng, Kamis (7/12) kemarin, penyidik telah melaksanakan tahap II yakni, melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus itu ke jaksa penuntut umum.

Dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang diduga melakukan malapraktik terhadap korban (Alm) Nurindah Restuwati atau pasien ibu hamil yang melahirkan di RSU Anutapura pada saat itu ialah dr HP. Pelimpahan tersangka dari penyidik ke penuntut umum pada Kejati Sulteng, berlangsung di Kejari Palu. Sebagaimana amatan Radar Sulteng HP hadir bersama penyidik di Kejari Palu sekitar pukul 14.00 Wita.

Tersangka yang kini statusnya berubah menjadi terdakwa itu, saat dilimpahkan turut  didampingi suami serta penasehat hukumnya. Pelimpahannya di tingkat penuntutan ini, diterima Kasipidum Kejari Palu Suriyanto SH mewakili Kejari Palu Subeno SHMM. “Pelimpahannya dari penyidik sudah  kita terima begitupula dengan  barang buktinya,”  kata Kasipidum Kejari Palu Suriyanto SH yang ditemui di ruang kerjanya usai melaksanakan tahap II.

Diterangkan Surianto terdakwa HP merupakan salah satu dokter spesialis di RSU Anutapura Palu. Selain itu dia merupakan dokter penanggung jawab pelayanan di bagian kebidanan. Dalam kasus dugaan tindak pidana  malapraktik ini, terdakwa disangkakan sebagai orang yang karena kesalahannya menyebabkan matinya orang. “Dia diancam pidana pasal 359 KUHP jo Pasal 361 KUHP,  karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, yang hubungan dengan pekerjaan,” terang Surianto.

Kurang lebih satu jam terdakwa  berada di Kejari Palu, guna melaksanakan rangkaian dari proses pelaksanaan tahap II. Usai melaksanakan itu, ternyata penuntut umum tetap tidak melakukan penahanan kepada terdakwa. Alasan JPU karena beberapa pertimbangan. Sehingga kondisi itu (tidak ditahan) dialami terdakwa sejak dari tingkat penyidikan. “Kita tidak tahan karena beberapa pertimbangan,  antara lain tenaga dokter ini masih sangat dibutuhkan rumah sakit. Kemudian adanya jaminan dari suami dan ketua IDI Sulteng,” terang Surianto.

Surianto menjelaskan kronologis kasus yang menjerat terdakwa HP terjadi 15 Agustus 2016 lalu, korbannya ialah (Alm) Nurindah Restuwati yang diketahui istri dari salah satu oknum polisi yang bertugas di Sulteng. Awalnya pada tanggal 15 Agustus 2017 korban masuk RSU Anutapura Palu karena akan melahirkan. Setelah mendapatkan penanganan dan pemeriksaan, akhirnya diputuskan agar korban dioperasi guna membantu proses kelahiran bayi. Terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap penanganan  serta tindakan terhadap diri korban pada saat itu. “Pada tanggal 16 Agustus 2017 baru kemudian dilakukan operasi pengangkatan bayi dalam kandungan. Bayi terselamatkan tetap tidak  terhadap diri korban karena terjadi pendarahan, saat operasi itu. Karena itulah korban akhirnya meninggal dunia,” terang Kasipidum menguraikan sangkaan terdakwa.

Seperti apa kelalaiannya dalam kasus tersebut ? Tidak dapat dijelaskannya secara detail oleh Kasipidum. Substansi dalam pokok perkara tersebut, tersebut biarlah persidangan selanjutnya yang akan membuktikannya. “Karena hasil keterangan saksi termasuk ahli seperti  dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK) bahwa apa yang dilakukan terdakwa sudah prosedural. Karena itulah biarlah nanti di persidangan dibuktikan,” kata Surianto lagi disahuti jaksa Burhan SH dari Kejati Sulteng yang membawa berkas terdakwa.

Sementara itu, barang bukti yang diterima dalam pelimpahan itu hanya berupa dokumen rekam medis catatan dan dokumen mulai dari identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Termasuk catatan yang dibuat oleh dokter ketika itu mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan kesehatan. “Secepatnya perkara yang menjerat terdakwa, segera kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sekali lagi dalam perkara ini dia diancam pasal 359 KUHP, jo pasal 361 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” tandasnya. (cdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.