FORPAK Sayangkan Warga Gugat Aset Lembaga Keagamaan di Tentena

0
212
Pendeta Damanik (kiri) dan ustadz Ibrahim, saat memberikan keterangan Pers, Kamis (14/12). (Foto: Budiyanto)

POSO – Kasus gugatan tanah milik Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) di Kota Tentena oleh warga setempat, yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Poso diprihatinkan banyak pihak. Salah satunya muncul dari Forum Pemerhati Aset Keagamaan (FORPAK) Kabupaten Poso.

FORPAK sangat menyayangkan kasus tersebut bergulir hingga ke pengadilan. “Seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan untuk mencari solusi yang terbaik. Penggugat tidak perlu terburu-buru melakukan gugatan di pengadilan,” kata Ketua FORPAK Kabupaten Poso, ustadz Ibrahim Ismail, pada wartawan usai sidang gugatan dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat di PN Poso, Kamis (14/12).

Dosen STAI Poso ini menilai, kasus sengketa tanah itu sampai bergulir ke pengadilan karena kurang membangun komunikasi. “Jika tanah sudah lama dimanfaatkan dan bahkan dimiliki lembaga keagamaan dengan bukti yang cukup, maka saya sangat prihatin jika ada oknum umat yang menggugat. Menurut saya, dia sama dengan menggugat dirinya sendiri,” ujar Ibrahim di dampingi Sekretaris FORPAK Pendeta Reinaldy Damanik. Ibrahim menyebut, sebagai lembaga agama, peran GKST dalam konteks sosial kemasyarakatan dan keagamaan sangat besar. Bukan hanya pada umat kristiani saja, tapi peran itu bisa dirasakan oleh umat lain, pemerintah daerah, nasional dan internasional. “Kayaknya tak elok jika umat mengotak-atik aset milik lembaga agama. Meskipun mungkin umat itu mempunyai bukti kepemilikan,” tukas tokoh muda Islam Poso ini.

Karena sudah bergulir di proses hukum, Ibrahim berharap prosesnya bisa berjalan profesional. Sehingga keputusan yang dihasilkan nanti merupakan putusan yang adil dan bijak. “Bahwa sepanjang pengamatan kami atas jalannya persidangan perkara tersebut, kami melihat proses sidang sudah berjalan bijaksana, profesional dan bermartabat sesuai hukum yang berlaku. Karenanya kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada majelis hakim,” ungkap Ibrahim.

Sekretaris FORPAK, Pendeta Reinaldy Damanik menjelaskan bahwa selama ini FORPAK memang serius memantau aset-aset milik lembaga keagamaan, baik lembaga keagamaan Islam maupun Kristen, yang rawan atau bahkan sedang dan akan dipermasalahkan secara hukum oleh masyarakat. Termasuk salah satunya aset tanah milik GKST yang berada di lokasi kantor lama Sinode GKST di Tentena.

Pada kasus gugatan tanah milik GKST ini, Damanik sangat menyayangkannya terjadi. Sebab, tanah tersebut sudah dimilliki GKST dengan bukti kuat sejak tahun 1947, namun baru dipersoalkan dan digugat ke Pengadilan tahun 2017. Dia melihat ada hal yang menarik dalam kasus tersebut. Karena yang menggugat merupakan orang yang kehidupan ekonominya sangat berkecukupan alias orang kaya. “Kami amati sidang kasus ini sudah beejalan 13 kali. Dan kami mengapresiasi kerja majelis hakim yang begitu teliti dan profesional dalam menangani. Majelis hakim terlihat sabar mau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Kami berharap majelis nantinya dapat memutus perkara dengan adil seauai fakta-fakta yang ada, dan dihadirkan dalam persidangan,” urai Damanik berharap.

Pendeta kharismatik ini menginginkan agar tidak terjadi lagi kasus gugatan terhadap aset-aset milik lembaga keagamaan. Apalagi jika yang melakukan gugatan itu adalah orang kaya. “Harusnya kita memberi kepada lembaga agama. Bukan meminta. Mari kita beri apa yang bisa kita berikan,” ungkap Damanik.

Soal motif gugatan pada tanah GKST, Damanik menduganya bermotif ekonomi. Selain karena penggugatnya adalah pelaku ekonomi, di Kota Tentena sekarang lagi terjadi persaingan usaha antar pelaku-pelaku ekonomi di sana. “Aset lembaga keagamaan itu sebenarnya milik kita bersama. Kalau kita menggugatnya, maka sama dengan menggugat diri kita sendiri,” ujar salah satu deklator Perdamaian Poso di Malino Sulsel ini.

Sementara itu, Kuasa Hukum GKST, Yan Petrik Binela SH mengatakan GKST memiliki bukti sah dan kuat kepemilikan tanah yang disengketakan keluarga penggugat. Dimana GKST memiliki bukti surat hibah tanah yang disengketakan (700 M2) dari zending ke GKST. Bukti tersebut terbuat dalam akte hibah yang ditandatangani Bupati Poso saat itu Abdul Latief Dg Masikki. Menurut Yan, pihak penggugat pernah datang untuk bernegosiasi damai. Namun upaya gagal karena pihak GKST tidak menerima keinginan peggugat yang meminta bagian sepertiga hingga setengah dari luas tanah yang disengketakan. Sekarang, nilai tanah yang disengketakan (700 M2) sebesar Rp 10 miliar.(bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here