Balada Warga Panau yang Menderita 10 Tahun Akibat Hadirnya PLTU

0
290
Beginilah limbah batu bara dari PLTU yang menggunung dibuang di dekat aliran sungai yang mengalir ke laut. (Foto: Safrudin)

Warga yang terkena dampak PLTU Mpanau Kota Palu yang dioperasikan oleh PT Palu Jaya Power (PJPP), mengaku sudah satu dasawarsa (10 tahun), menderita akibat hadirnya PLTU di wilayahnya.

Laporan: Muchsin Sirajudin, Palu

PLTU hadir, sejatinya sebagai solusi atas krisis listrik. Namun ternyata, bagi warga Kelurahan Panau, hadirnya PLTU justru dianggap sebagai bencana. Sudah 10 tahun PLTU hadir di Panau. Namun pembangkit listrik yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, justru memberikan dampak negatif.

Warga, mengaku sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari proses dialogi, hingga aksi yang telah dilakukan berkali-kali sejak November 2016.

“Saat aksi itu Alhamdulillah teman-teman di DPRD Provinsi Sulteng, telah menerima aspirasi kami, dan telah menggelar hearing pada tanggal 14 November 2016, kemudian 15 November dan tanggal 29 November 2016. Namun sejauh itu sudah perjalanan kami di sana, perjuangan kami belum menghasilkan apa-apa, walaupun selembar kertas dari DPRD, “ papar Arsad H Hasan, mewakili rekan-rekannya.

Kemudian LSM Revolusi Hijau yang melakukan advokasi, telah melayangkan surat ke Gubernur Sulteng pada 30 November 2016. Respons dari surat itu, warga yang terkena dampak diundang pada 20 Desember 2016, untuk rapat gabungan dan koordinasi. Kemudian pada 2 Januari 2017, terbit SK Gubernur, untuk membentuk Tim Terpadu evaluasi dan pemantauan kegiatan  PLTU PT PJPP.

“Dari situ terbentuk tim terpadu, yang bertugas mengevaluasi kegiatan PLTU, terhitung mulai Januari sampai dengan bulan April 2017. Tim ini diketuai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah H Abd Rahim,”jelasnya.

Menurut Arsad, beberapa kali dilakukan rapat lanjutan sebagai tugas tim terpadu, yang mana pada awalnya, sebenarnya yang mau dilakukan evaluasi terhadap PLTU. Untuk menyepakati apa yang sudah menjadi kesepakatan dari Pemerintah Kota Palu.

“Ada tujuh item dari kegiatan PLTU itu sudah kami tolak. Namun untuk menghargai apa yang dilakukan oleh bapak Gubernur, maka kami ikuti semua kegiatanya. Ikuti semua alurnya, “ ujar Arsad.

Akan tetapi dalam perjalanannya, rupanya sampai akhir kerja dari tim terpadu pada 21 yang lalu, apa persoalan utama yang mesti menyampaikan progress dari PLTU. Seberapa persen yang dilakukan PLTU dalam rangka mengantisipasi dampak lingkungan akibat aktivitas PLTU.

“Namun PLTU hanya menyampaikan rencana-rencana mereka untuk antisipasi debu dan kebisingan dengan cara mendatangkan  bambu dari Jepang,”ungkapnya.

Dibeberkan Arsad, mendengarkan rencana PLTU, spontan pada saat itu Elim Somba, yang mewakili Gubernur mengatakan, kalau PLTU menyampaikan progress nya masih seputar rencana, misalnya mendatangkan bambu dari Jepang dan sebagainya, sama artinya PLTU bisa catat masih tahap rapor merah.

Belum ada langkah-langkah kemajuan yang dicapai dalam perkembangan PLTU untuk menyikapi dampak lingkungan terhadap warga Panau.  Sedangkan korban akibat aktivitas PLTU, beber Arsad, sudah banyak sekali.

Proses pembuangan limbah flyash dari PLTU sudah banyak kali diusulkan oleh warga agar PLTU mencari solusi dengan membuat TPS di tempat lain. “ Mulai beroperasinya PLTU pada tahun 2007 sampai sekrang 2017, sudah 10 tahun. PLTU masih menggunakan TPSL yaitu Tempat Pembuangan Sementara Lama (TPSL), yang tidak pernah dipindah. Disitu-situ terus saja,”sebutnya.

Karena TPS masih berada di dekat permukiman warga dimana PLTU beroperasi, dan 25 meter dari lokasi terdapat sungai. Flayash-nya pun dibuang hingga masuk ke sungai. Flayash menggunung, dan mencemarkan lingkungan. Kondisi ini diperparah, karena PLTU tidak memiliki UKL dan UPL yang mesti dimiliki.

“Bahkan surat izin lingkungannya hanya berlaku pada tahun 2007, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada izin TPS, tidak ada izin TPA, tidak ada izin pengolahan, tidak ada izin transport dan sebagainya, “paparnya.

Menyikapi kasus itu, Arsad merujuk pada Perda tentang sungai di Kota Palu, untuk bantaran sungai Kota Palu harus dibebeaskan 15 sampai 25 meter dari pinggir sungai. Tetapi di PLTU kawasan sungai di wilayah PLTU sudah terpakai untuk penampungan limbah flyash dan button ash-nya.

Tinggi flay ash yang dicurah di samping PLTU saat ini sudah setinggi bumbungan rumah, dan kalau diukur dengan tower, tingginya pun setengah dari tiang tower.  “Limbahnya yang menggunung sudah tumpah ke sungai, “ ujarnya.

Di malam hari, cerita Arsad, limbah fly ash dibuang ke sungai yang langsung masuk ke pesisir pantai Panau  dan Tawaeli. Dia menyebut, para nelayan saat ini kesulitan mendapatkan ikan segar karena sudah enggan hidup di sekitar PLTU.

Disebutkannya, ada kesaksian dari Sena Pradipta dari tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi IV KLH yang diambil sumpah di Pengadilan. Bahwa ada bukti sungai dan laut di Panau sudah tercemar dengan zat kimia berbahaya.

“Di Mahkamah Agung itu putusannya sudah inkracht. Putusannya tanggal 17 Januari 2017. Dalam amar putusannya menegaskan membatalkan putusan pengadilan Negeri Palu dan menghukum para terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang telah melakukan dumping limbah B3, berdasarkan pasal 114 dan 116, “ bebernya.

Kami sayangkan sekarang, mengapa putusan MA yang sudah inkracht ini tidak dieksekusi. Padahal warga Panau sudah mengecek ke Kajaksaan negeri Palu ternyata mereka sudah membayar masing-masing denda sebesar Rp 50 juta per orang.

“Katanya uang ini dimasukan ke kas Negara. Cuma kan kami tidak liahat itu uang masuk dimana, “ sebutnya.

Dalam perjalanan satu tahun proses pencarian solusi yang difasilitasi oleh tim independen yang dibentuk Gubernur Sulteng, urai Arsad, tetapi hasilnya nol besar. Pihaknya sangat berharap ada putusan berarti dari Gubernur untuk mengeksekusi kasus ini tetapi kenyataannya tidak terjadi sesuai yang diharapkan.

Warga, mengharapkan Kota Palu ini terang dengan energy listriknya. Pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Provinsi mengharapkan supaya PLTU ini beropperasi, maka Arsad mengistilahkan PLTU sudah kekenyangan tetapi dipaksakan terus makan, namun ketika membuang kotorannya tidak ada.

“PLTU selaku terhukum tidak boleh atau melakukan pelanggaran selama dua tahun. Selama ini hukuman masa percobaan. Artinya PLTU jangan sampai melakukan yang sama atau melakukan pelanggaran yang baru, “ pintanya.

Warga meminta pemerintah harus bersikap tegas dalam menegakan aturan dan hukum. Sejauh ini tidak pernah dlaksanakan. Bahkan pihaknya kini menyayangkan lagi munculnya masalah baru di Kayumalue.

“Kami saat ini merasa kasihan dengan masyarakat di Kayumalue. Sebelumnya, ada rencana flay ash itu akan dibuang di Desa Anja karena ada lahan yang sudah dibebaskan disana, kurang lebih 9 hektare untuk lokasi yang kedua, namun dari masyarakat Kayumalue menolak dengan keras,” katanya.

Posisi pembuangan di Desa Anja itu berada di atas desa, jauh dari pesisir pantai. Warga desa, berkesimpulan apabila terjadi musibah, sangat arogan sekali kalau ada akademisi yang merekomendasikan ke Desa Anja Kayumalue, seandainya terjadi musibah bukan mereka yang mengalami.

“Ini sudah dilakukan sosialisasi, dan warga Kayumalue Ngapa tetap masyarakat menolak. Baik saat di Kayumalue maupun saat diundang di Walikota lalu, “ urainya.

Pada Senin 18 Desember ada rencana tentang pengaduan dari masyarakat Kayumalue meminta kepada DPRD provinsi untuk mengundang langsung Direktur PLTU, tanpa diwakili. Untuk mengambil satu kebijakan, yang diambil langsung oleh direktur utamanya pada saat hearing nanti.

“Tetapi apakah ini benar, nanti kita lihat. Karena ini baru berupa informasi saja yang masuk kepada kami. Dan kami berharap ini tidak hanya jadi jebakan untuk masuk lagi di kegiatan deal-deal lagi hanya untuk menambah legitimasi dalam pelanggaran PLTU PT PJPP. Apalagi tidak menghadirkan pihak-pihak terkait dengan PLTU selama ini.

Opsi yang pernah warga tawarkan mulai dari awal mengatasi kasus ini, bersama warga terkena dampak PLTU ada dua. PLTU yang direlokasi, atau warga yang direlokasi. Tapi dalam aduan ke Camat, dan Walikota ini, hanya dijawab di media (koran) oleh Walikota. Katanya, bahwa opsi dari warga itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Akhirnya proses ini berjalan sampai aksi warga beberapa waktu lalu, sampai hearing pada 14 November 2016. Bahkan bergulir lagi ke Gubernur hingga memasuki bulan kesepuluh, tetapi hasilnya tidak menghasilkan apa-apa.

“Masyarakat ini mau direlokasi tetapi dengan ganti untung. Sebesar Rp 5 miliar per jiwa. Khususnya Warga yang terkena dampak yang mencapai 6.020 jiwa, “ sebutnya.

Pada  15 November 2016 yang lalu saat hearing di DPRD Sulteng, bahwa tanggal 11 November 2016 mereka sudah punya kesepakatan antara Pemkot dengan PLTU mereka akan melakukan relokasi paksa. “ Ini yang menjadi catatan bagi kami, “ cetusnya.

Mengenai wacana relokasi paksa, dikatakan Arsad bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum. “Saya pikir yang terdepan di negara ini adalah aparat hukum, “ tegasnya.(mch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here