Rekomendasikan PLTU Panau Buat Tempat Pembuangan Baru

0
920
saluran pembuangan PLTU Panau

MESKI bukan menjadi kewenangannya namun Pemprov Sulteng ikut andil dalam upaya meminimalisir dampak terhadap warga dari aktivitas PLTU Mpanau. Pemprov Sulteng telah meminta tim independen dari Universitas Tadulako untuk melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi keluhan warga sekitar PLTU.

Asisten II Setdaprov Sulteng, Bunga Elim Somba mengatakan, tim independen telah melakukan penelitian selama enam bulan beberapa waktu lalu. Beberapa rekomendasi dihasilkan dan diserahkan ke pihak perusahaan PJPP dan Pemerintah Kota Palu.

Elim Somba mengakui adanya pro kontra di masyarakat terhadap dampak dari aktivitas PLTU. Dari hasil penelitian yang dilakukan memang ditemukan hal-hal yang berada di atas ambang, misalnya menimbulkan panas, adanya bising ketika mesin pembangkit dijalankan, termasuk adanya debu dari ampas batu bara.

Debu dari ampas batu bara bertebangan ke pemukiman warga. ”Ampas batu bara ditutup dengan terpal, tapi karena tidak ditutup dengan baik sehingga ditiup angin. Di situ kan daerah pantai, anginnya meniup ampas batu bara hingga ke pemukiman warga,” katanya.

Elim mengatakan, menutup dengan terpal ampas batu bara bukan solusi. Hasil penelitian merekomendasikan agar PLTU membuat tempat penampungan ampas batu bara yang jauh dari pemukiman warga.

Pihak perusahaan mengklaim bahwa ampas batu bara punya nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan menjadi batu bata. ”Kalu itu boleh-boleh saja. Tapi ampasnya jangan ditampung di lokasi PLTU dan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Jadi bangun dulu penampungan baru yang jauh dari penduduk,” kata Elim Somba.

Menurut Elim pihak perusahaan sudah membuat tempat penampungan baru sesuai yang direkomendasikan peneliti. ”Sudah dibuatkan tempat pembuangan yang jauh dari penduduk. Juga sudah dilakukan kajian Amdal di lokasi pembuangan. Jadi itu salah satu solusinya, buat penampungan baru yang jauh dari pemukiman penduduk,” katanya.

Selain itu juga direkomendasikan agar perusahaan membuat peredam suara, dan dibuatkan bak penampung air panas yang dihasilkan dari aktivitas pembangkit listrik. Jadi airnya tidak boleh mengalir ke sungai atau ke pantai. ”Rekomendasi ini juga sudah kami sampaikan ke pemerintah kota,” katanya.

Ditanya tentang kemungkinan PLTU Mpanau ditutup, Elim memastikan akan berpengaruh pada pasokan listrik atau terjadi black out di Kota Palu dan sekitarnya. Elim mengatakan Pemprov sudah memikirkan jika kemungkinan itu terjadi. Pihaknya sudah berbicara dengan pihak PLN agar siap bila PLTU ditutup.

”Sudah ada pemikiran pemprov yaitu meminta tambah pasokan listrik dari PLTA Poso. Tapi ini tidak mudah, harus disiapkan travo yang harganya sekitar 5 miliar, ini masalahnya,” kata Elim.

Menurutnya, langkah penutupan dapat dilakukan bila perusahaan tidak melaksanakan opsi-opsi dari tim independen, karena ini sesuai dengan aturan lingkungan. ”Tetapi ada tahapan, yakni dengan memberikan kesempatan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai opsi-opsi yang diberikan tim independen,” katanya.

Elim menambahkan untuk menutup PLTU merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Palu. Pemprov Sulteng hanya memfasilitasi agar dampak-dampaknya bisa diminimalisir, dengan mencari solusi, yakni agar dibuatkan tempat penampungan baru yang jauh dari pemukiman penduduk. (sya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here