Tujuh Terdakwa Kasus ‘Kerusuhan Banggai’ Disidang di Palu

0
96
Syahrudin Ariestal Douw

PALU–Tujuh warga Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, yang diduga melakukan tindakan diskriminasi terhadap salah satu suku yang mendiami daerah Banggai, telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa (19/12).

Ke tujuh terdakwa itu yakni Moh Natsir Suling, Dedy Iswanto Lantona, Dedy Noho, Solihin Noho, Zulfikar Kusika, Zuhri Abdul Rahman, dan Aprin Anak Subu Adama. Ke tujuh terdakwa ini disidangkan dengan tiga berkas terpisah. Hanya dalam sidang perdana itu, Rusly Thomeng SH, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan satu saja surat dakwaan untuk tujuh sekaligus terdakwa.

Sidang para terdakwa dipimpin ketua majelis hakim Lilik Sugihartono SH, didampingi hakim anggota Ernawati Anwar SH MH, Andre Natanail SH MH. Dalam agenda sidang pembacaan dakwaan itu, jaksa Rusly Thomeng mendakwa ketujunya pertama dakwaan kesatu perbuatan para terdakwa sebagai orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan, atau dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum. Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 169 ayat 1 KUHP.

Kemudian kedua perbuatan para terdakwa didakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal  16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 1 dan 2 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Rusly Thomeng membacakan kronologis kejadian, termasuk transkrip rekaman rapat sebelum terjadinya kerusuhan, dimana para terdakwa sangat bersemangat dan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran terkait poin yang menjadi tuntutan warga masyarakat adat Saluan.

Lebih lanjut dikatakan Rusly, usai rapat Zuhri Noho membagi-bagikan ID card kepada terdakwa lainnya, selanjutnya Zuhri Noho membahas tentang skema perjalanan ke kantor DPRD banggai. Namun saat aksi para terdakwa mengumpulkan masa untuk melakukan demo di kantor DPRD, namun aksi demo tidak mendapat izin dari Kapolres Banggai, sehingga aparat memblokade masa demo dari desa Bubung.

“Saat aparat melakukan sweeping dan razia kepada masa demo, beberapa peserta demo ditemukan membawa senjata tajam. Akhirnya masa pendemo kesal dan melakukan tindakan-tindakan anarkis berupa pelemparan batu kepada aparat, membakar ban-ban bekas dan juga membakar satu unit sepeda motor dinas dipakai oleh anggota TNI,” tegas JPU.

Akibat perbuatanya, ketujuh terdakwa didakwa diancam pidana dalam pasal 169 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 1 dan 2 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Usai JPU membacakan dakwaanya, terdakwa bersama kuasa hukumnya Syahrudin Ariestal Douw tidak keberatan atau mengajukan eksepsi. Karena itu, sidang selanjutnya disepakati dengan agenda pemeriksaan saksi saksi.(cdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here