Pembangunan Homestay di Pantai Kaluku Serobot Lahan warga

0
194
Inilah homestay yang dianggap menyerobot tanah warga di pantai Kaluku Desa Limboro. (Foto: Ujang Suganda)

DONGGALA – Pembangunan dua unit Homestay di pantai Kaluku, Desa Limboro Kecamatan banawa Tengah bermasalah. Anggaran sebesar Rp179 juta yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunanah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut dikeluhkan oleh pemiliki lahan bernama Himran.

Pasalnya, lahan pembangunan Homestay tersebut tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Parahnya lagi, Sekretaris Desa Limboro, diduga memalsukan data pendukung kepemilikan lahan untuk memuluskan pembangunan Homestay tersebut.

Himran menuturkan, dari awal dirinya sudah curiga dengan rencana pembangunan sebuah homestay di lahannya tersebut. “Saya sudah curiga. Padahal sebelum dibangun homestay tersebut sudah saya ingatkan kalau itu lahan saya, tapi Sekdes tidak mengindahkan,” terang Himran.

Bahkan kata Himran, dirinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah desa Limboro menyampaikan bahwa lahan yang menjadi obyek pembangunan Homestay adalah miliknya, sehingga dirinya meminta untuk dimediasi. Namun lagi-lagi ditanggapi dingin oleh Sekdes Limboro. “Saya punya bukti sertifikat yang dikeluarkan tahun 2004 dengan nomor registrasi 19010719100252. Kenapa berani membangun tanpa sepengetahuan saya. Jangan main serobot lahan orang, saya sudah cukup sabar,” ungkapnya.

Terpisah, Kades Limboro, Kasim membenarkan adanya sengketa lahan atau penyerobotan lahan untuk pembangunan Homestay di areal wisata Pantai Kaluku. Dia mengaku sudah memperingati Sekdes Limboro untuk tidak melakukan pembangunan di lokasi tersebut, tetapi tidak diindahkan.

Menurut Kasim, dirinya sudah melakukan mediasi masalah tersebut dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Lutfiah Mangun. Kata Himran, hasil mediasi dibuatkan berita acara bahwa dokumen pendukung yang diserahkan oleh Sekdes Limboro dianggap palsu dan tidak bisa digunakan. Namun ditengah mediasi, Sekdes Limboro tidak terima dan meninggalkan tempat pertemuan tanpa pamit. “Sebagai kepala desa, saya tidak akan memihak siapa pun. Saya tetap berusaha menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lutfiah Mangun yang dikonfirmasi mengatakan, masalah penyerobotan lahan untuk pembangunan Homestay pantai Kaluku saat ini dalam proses mediasi di tingkat kecamatan. Lutfiah mengatakan, Sekdes Limboro adalah biang kerok dari permasalahan tersebut, karena menyerahkan data palsu kepemilikan lahan kepada DPMD Donggala. “Ini Sekdes biang keroknya. Padahal kami sudah ingatkan pembangunan Homestay jangan sampai bermasalah, karena itu program kementerian desa berbasis masyarakat. Waktu dimediasi, dia keluar tanpa pamit. Memang Sekdes Limboro itu tidak punya etika,” ungkap Lutfiah. (ujs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here