TAJUK | Setahun Lebih, Sulteng Tanpa Wagub

0
600

SEJAK Wakil Gubernur (Wagub) H Sudarto mangkat 1 Oktober 2016 silam, sejak itu pula jabatan yang ditinggalkannya tidak terisi. Hingga menyeberang ke tahun 2018, kursi Wagub masih saja kosong. Padahal posisi ini sangat strategis mengingat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sulteng,  baru akan berakhir pada tahun 2021. Pengisian jabatan Wagub adalah perintah undang-undang yang tidak boleh ditawar dan diundur-undur.

Setahun lebih telah berlalu. Hari-hari ini muncul kembali beberapa  nama yang diusulkan partai pengusung. Namun tampaknya respons publik terhadap usulan itu, tidak lagi seantusias dulu. Ibarat kerupuk yang sudah melempem karena terlalu lama disimpan. Atau seperti durian yang sudah hilang wanginya karena terlalu lama dipapar matahari. Siapa pun yang diusulkan sekarang, bagi publik momentumnya sudah lewat sehingga makna kehadirannya juga makin kurang penting.

Disayangkan karena dari Oktober 2016 hingga akhir tahun 2017, kita seakan disuguhkan dengan sejumlah drama terkait pengisian jabatan Sulteng-2. Sejak awal,  kesannya dihindari untuk dibicarakan padahal penggantian pejabat yang berhalangan tetap adalah hal biasa dan lumrah dalam sebuah pemerintahan. Tidak ada yang tabu sehingga tidak ada perasaan yang perlu terlalu dijaga untuk membicarakan sesuatu yang justeru menyangkut kepentingan publik.

Waktu berjalan, proses politik untuk membicarakan soal ini tidak terhindarkan. Tapi partai-partai pengusung  justeru tidak solid dan tidak menemukan kata sepakat. Konsekuensinya,  kursi Wagub tetap dibiarkan kosong sementara tugas-tugas yang membebani gubernur pasti makin berat menghadapi kompleksitas persoalan daerah. Bahkan untuk suatu waktu yang relatif panjang, kursi Wagub kosong bersamaan dengan jabatan sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) yang dipegang seorang pelaksana tugas.

Kala itu, Gubernur Longki Djanggola dan Plt Sekdaprov Derry B Djanggola, menjadi puncak dan sentral pemerintahan di Sulteng. Secara normatif,  semua normal saja dalam posisi yang demikian itu. Namun dalam konteks kepatutan, pada posisi seperti itulah pengisian jabatan Wagub tidak saja mendesak karena perintah undang-undang tapi juga urgen dan relevan agar tatakelola pemerintahan dijalankan lebih akuntabel. Wagub hadir untuk mengisi ruang yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

Masalahnya karena tidak banyak yang mempersoalkan kondisi yang ada. Eksistensi Wagub dipandang sangat pragmatis. Pemerintahan bisa berjalan tanpa Wagub dan anggaran daerah bisa dihemat. Padahal Wagub tidak saja berposisi sebagai ban serep tapi turut mewarnai pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil oleh gubernur. Pada titik tertentu dan demi kepentingan publik, tidak haram hukumnya,  jika Wagub mengambil peran sebagai penyeimbang terhadap dominasi seorang gubernur dalam pengambilan kebijakan.

Seharusnya partai-partai pengusung dapat segera berkompromi menyepakati satu nama. Menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan publik. Sebab semakin lama jabatan Wagub tidak terisi maka partai yang tidak bersepakat sebenarnya tidak beroleh apa-apa. Sementara tangan-tangan yang tidak terlihat akan terus bekerja agar keadaan ini semakin lama tanpa kejelasan. Tantangan ke depan makin berat dan Gubernur Longki Djanggola tentu membutuhkan kawan berpikir untuk menapak tahun ketiga masa kepemimpinannya pada periode kedua ini. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.