Akper Donggala di Kawatuna Disegel Warga

0
689
Pintu gerbang Akper Donggala, di Kelurahan Kawatuna yang disegel oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris, Rabu kemarin. (Foto: Agunf Sumandjaya)

PALU-Sejumlah warga yang mengklaim sebagai ahli waris dari pemilik lahan yang kini berdiri kampus Akademi Keperawatan (Akper) Donggala, Kelurahan Kawatuna, melakukan aksi penyegelan di kampus tersebut. Pintu gerbang masuk kampus ditutup menggunakan kayu serta rantai dan gembok.

Para mahasiswa di Akper tersebut, terpaksa pulang karena jalan satu-satunya masuk ke kampus tersebut telah ditutup oleh warga. Aksi penyegelan pintu gerbang ini dilakukan warga sekitar pukul 06.00 wita. Aksi yang dilakukan ini, sebagai bentuk protes terkait status tanah yang kini diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Donggala dan kini sudah bersertifikat. “Dasar terbitnya sertifikat katanya dari surat hibah. Kalau memang ada coba tunjukkan kepada kami surat hibahnya, sebab tidak satu pun dari ahli waris maupun pemilik lahan dahulu yang memberikan hibah lahan yang berdiri Akper Donggala ini,” tutur perwakilan ahli waris, Alfian Hasan Labarusa.

Disampaikan Alfian, dari informasi yang didapat pihak keluarga, hibah tersebut didapat sejak tahun 1990. Namun yang menjadi pertanyaan, pemilik lahan pertama yakni Latadundu CS Daniroya, sudah sejak lama meninggal, dan tersisa 5 orang anaknya, yang kesemuanya juga diketahui sama sekali tidak pernah memberikan hibah lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Donggala, dalam hal ini Akper Kawatuna. “Setelah kami dengar sertifikatnya sudah terbit di bulan Oktober 2017, kami mencoba untuk mempertanyakan ke pihak kelurahan. Pihak kelurahan pun mengadakan mediasi sebanyak 3 kali, namun dari pihak Akper maupun Pemkab Donggala tidak mampu tunjukkan hibah yang dimaksud,” terangnya.

Selama ini kata dia, pihak keluarga memang tidak mempersoalkan keberadaan Akper Donggala, sebab diketahui masih sebatas pinjam pakai lahan. Namun ketika mendengar Akper sudah memiliki sertifikat atas lahan seluas 2,5 hektar ini, maka seluruh ahli waris pun berkumpul untuk mempertanyakan hal itu. “Dahulu lahan Akper ini dipinjam kepada kakek kami untuk dijadikan pusat penampungan warga yang mengidap lepra, seiring waktu lahan ini alih fungsi menjadi SPK kemudian Akper,” sebutnya.

Apalagi saat ini, ahli waris mengetahui, Pemkab Donggala telah menyerahkan pengelolaan Akper Donggala ke pihak Universitas Tadulako. Otomatis, kata dia, aset-aset Akper pun akan diserahkan ke Untad. “Tentu pasti ada proses ganti rugi yang diberikan Untad kepada Pemkab Donggala, kalau memang benar seperti itu kami minta asal usul lahan ini dibuka pula Pemkab Donggala ke pihak Untad,” tuturnya lagi.

Seluruh ahli waris pun, kata Alfian, masih memiliki hati nurani demi kepentingan pendidikan, namun fakta yang ada, juga harus benar-benar diungkap. Jika memang hibah tersebut sengaja dibuat-buat, pihak keluarga bakal membawa masalah ini ke ranah hukum. Pihak ahli waris sendiri sudah siap dengan sejumlah saksi-saksi yang masih hidup, yang dapat menerangkan bahwa lahan tersebut adalah milik dari almarhum Latadundu CS Daniroya. Jalur hukum yang ditempuh pertama yakni pidana terkait dugaan pemalsuan surat dan keterangan, kemudian menggugat terbitnya sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, Fickri Labadjo SE MM, mengatakan lahan yang dulunya merupakan bekas rumah sakit kusta tersebut memang telah dihibahkan sekitar tahun 1980 an. Namun kata Fickri saat ini pihaknya kesulitan mencari dokumen terkait lahan tersebut. “Dokumen itu sudah berpuluh-puluh tahun, kita kesulitan untuk mencarinya. Karena yang dulu mengurus soal dokumen tersebut juga mungkin sudah meninggal dunia,” katanya.

Fickri mengakui, warga yang mengklaim lahan tersebut memang sudah sempat bertemu dengan dirinya beberapa waktu lalu. Fickri menegaskan, Pemkab Donggala mempersilahkan warga yang mengklaim untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan.  “Kita tidak mau ribut-ribut. Lebih baik silahkan tempuh jalur hukum saja,” ungkap Fickri.

Menurut Fickri, gedung Akper telah dibangun sejak tahun 1990, namun pada waktu itu tidak pernah muncul persoalan klaim lahan tersebut. “Kalau memang dari dulu mereka merasa bahwa itu adalah lahan mereka, kenapa tidak pernah ada tuntutan sama sekali. Justru sudah berpuluh-puluh tahun baru ada yang mengklaim bahwa itu adalah tanah warisan. Lahan ini juga kan bukan milik perseorangan, tapi milik pemerintah,” tambahnya. (agg/ujs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.