Cegah Reklamasi Berlanjut, Ratusan Warga Mantikulore Demo

0
475

PALU – Mengantisipasi kembali beraktivitasnya proyek reklamasi pantai teluk Palu, sejumlah masyarakat di Kecamatan Mantikulore, melakukan aksi turun kejalan. Aksi unjuk rasa ini, dilakukan guna menolak kembali beraktifitasnya reklamasi serta menolak pemberian izin HGB.

Massa aksi yang ikut terlibat dalam aksi menolak Reklamasi serta HGB, yang berlangsung kemarin. (Foto: Moh Salam)

Masyarakat yang berjumlah kurang lebih 300an orang tersebut, memulai aksinya dengan berkumpul di lokasi reklamasi yang terletak di Jalan Komodo. Sasaran aksi sendiri, dimulai dari Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu hingga berakhir di kantor Wali Kota Palu.

Massa aksi yang dikoordinir oleh, Nur Alam Arudji sebagai koordinator lapangan itu, mulai bergerak menuju kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi sekitar pukul 10.00 wita. Warga yang datang menggunakan sepeda motor dan sebuah truk ini, diterima Sekretaris Provinsi (Sekrprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate.

Di hadapan Sekrprov, dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Irfan menegaskan, pada intinya manyatakan untuk menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Palu serta menghentikan perpanjangan izin hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kecamatan Mantikulore. “Karena, yang diuntungkan seluruhnya hanya investor, sementara kami masyarakat hanya mendapatkan sengsara dari aktivitas-aktivitas tersebut,” jelasnya.

Mereka pun meminta Sekrprov menyampaikan kepada Gubernur, agar tidak lagi memberikan rekomendasi atas kelanjutan reklamasi teluk Palu dan tidak memperpanjang HGB yang ada di Kota Palu, khususnya Kecamatan Mantikulore. Aparat penegak hukum pun kata dia, harus mengusut dugaan keterlibatan oknum birokrat dan oknum aparat yang melibatkan diri dalam proses pengurusan izin reklamasi dan HGB.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan pendemo, Hidayat menegaskan, bahwa masyarakat memang berhak menolak reklamasi kalau aktivitasnya dilakukan dengan melanggar aturan. Begitu juga dengan pemberian izin HGB. Namun saat ini, Gubernur, kata Sekprov, belum memberikan rekomendasi atas kelanjutan reklamasi teluk Palu. “Gubernur belum pernah memberikan rekomendasi setelah dihentikan. Dan terkait HGB tuntutan tersebut harus dialamatkan ke Wali Kota, karena hal itu wewenang dari Wali Kota,” jelas Hidayat.

Puas mendengar tanggapan dari Sekprov, massa aksi melanjutkan aksinya di kantor DPRD Kota Palu. Mereka diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kota Palu. Terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Kota Palu, Rusman Ramli mengungkapkan, bahwa dirinya mewakili anggota dewan lainnya yang berada di DPRD Kota Palu juga ikut menolak reklamasi teluk Palu dan pemberian izin HGB.

“Kita DPRD Kota Palu juga menolak Reklamasi Teluk Palu dan HGB tidak diperpanjang lagi,” ucap Rusman mendukung perjuangan masyarakat.

Ia menambahkan, sebelum membawa dampak yang lebih lagi dari aktivitas reklamasi tersebut, maka DPRD Kota Palu akan membuat panitia khusus dari sejumlah fraksi untuk mengawasi terkait reklamasi teluk Palu. “Kami DPRD Kota Palu dari sejumlah fraksi akan membentuk tim yang akan mengawasi terkait reklamasi teluk Palu,” ungkapnya.

Massa Aksi pun terlihat puas dengan keberpihakan DPRD Kota Palu yang masih bersama rakyat dan mendukung untuk stop serta tolak reklamasi teluk Palu dan HGB. Setelah dari Kantor DPRD Kota Palu, massa Aksi pun bergerak dan meninggalkan Kantor DPRD Kota Palu dan melanjutkan aspirasi mereka di  kantor Wali Kota Palu, yang diterima sejumlah pejabat. Puas menyalurkan aspirasinya secara terbuka, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (agg/cr3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.