Gubernur Minta Transparan Mengelola Dana BOS

0
927

PALU– Akuntabilitas pelaporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan pemutakhiran aset menjadi program penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng di tahun ini.

Gubernur Sulteng di Rakor Dana BOS. (Foto: Ismail/Humas Pemprov Sulteng)

Program ini dibawa dalam rapat koordinasi akuntabilitas pelaporan dana BOS dan pemutakhiran data aset pada jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) dan jenjang pendidikan khusus (SMA-LB), di Swissbel Hotel, Selasa (16/1).

Lebih dari seribu orang terdiri dari kepala SMA, kepala SMK, kepala SMA-LB yang masing-masing didampingi bendahara BOS dan pengelola aset, hadir dalam rakor yang dibuka Gubernur H Longki Djanggola. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, pelaporan dana BOS dan Aset pada jenjang pendidikan menengah menjadi perhatian pemerintah pusat.

Gubernur kembali mengingatkan agar dana BOS dikelola secara transparan. ‘’Kepala sekolah sebagai pengelola anggaran BOS hendaknya memberikan data riil dan transparan sesuai kebutuhan sekolah, agar dana yang cair tepat sasaran, kalau perlu melibatkan orang tua siswa dalam mengelola dana BOS tersebut,’’ kata Gubernur.

Menurutnya, tuntutan untuk mengelola keuangan secara benar dan transparan serta peralihan kewenangan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dikoordinasikan secara bersama. ‘’Itulah salah satu urgensi digelarnya rapat ini, untuk menyamakan persepsi pengelolaan dana BOS dan terbinanya satuan pendidikan dan aset daerah,’’ katanya.

Di kesempatan itu Gubernur mewanti-wanti agar penyelenggaraan pendidikan khususnya pengelolaan dana BOS dilakukan secara serius, dan pertanggungjawabannya dapat diterima oleh pengawas keuangan internal maupun eksternal. Jangan sampai laporan pertanggungjawaban menimbulkan masalah pidana di kemudian hari.

Gubernur menyampaikan telah banyak contoh dimana kepala desa yang terjerat kasus pidana dikarenakan laporan pertanggungjawaban dana desa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Walau di lain sisi tidak ada niat buruk, tetapi secara hukum sah dan meyakinkan itu adalah sebuah pelanggaran.

Karena itu Gubernur meminta peserta memanfaatkan rakor dengan sebaik-baiknya, bertanya sepuasnya dan minta klarifikasi kepada narasumber dari BPKAD sehingga bisa bekerja dengan tenang.

‘’Apalagi zaman now, saya tidak menakut-nakuti tapi saya sekadar mengingatkan, jangan karena tidak punya niat tapi malah terjerat (pidana) gara-gara permasalahan pertanggungjawaban, seperti banyak kepala desa, karena pertanggungjawabannya tidak memenuhi syarat,’’ katan Gubernur Longki. (sya/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.