TAJUK | Masyarakat Tolitoli Tak Perlu Terpengaruh Perseteruan Elite

0
443

KETUA DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif dilaporkan Forum Masyarakat Adat Tolitoli (Format) ke Polres Tolitoli karena dinilai telah melakukan pelecehan dan pelanggaran terhadap adat dan kearifan lokal.

Kasus ini bermula  ketika Ketua DPRD Tolitoli melakukan aksi buka baju adat saat orasi di sekitar rumah jabatan bupati Tolitoli bersama peserta demo yang memprotes penggantian nama Lapangan H Hayyun. Bagi masyarakat yang tergabung dalam Format sikap ini dianggap suatu pelecehan yang harus diproses secara hukum.

Bila mencermati riwayat munculnya persoalan ini,  sangat jelas bahwa persaingan antarelite sebagai faktor yang sangat determinan. Perseteruan antarelite ini kemudian menyulut suatu dinamika yang berbuntut pada pro kontra kebijakan pemerintah daerah. Seperti penolakan masyarakat Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara terkait penggantian nama Lapangan H  Hayyun menjadi Taman Kota Gaukan Mohammad Bantilan. Inilah yang kemudian menimbulkan aksi dan reaksi yang melebar ke kalangan masyarakat bawah.

Bahkan dengan adanya laporan polisi terlihat ada upaya untuk memperlebar persaingan politik kalangan elite pada jalur hukum. Namun sejauh ini pihak Polres Tolitoli sudah mengambil langkah yang tepat untuk tidak terpengaruh persoalan nonhukum. Setelah melakukan penyelidikan Polres Tolitoli berkesimpulan bahwa laporan Format belum dapat ditindaklanjuti untuk menetapkan seorang tersangka. Polisi sudah memeriksa tiga orang saksi dan mempersilakan Format untuk mengajukan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan laporannya.

Polisi pasti kesulitan untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan laporan itu sendiri sejak awal sudah diliputi dengan keganjilan. Persoalan Ketua DPRD Tolitoli membuka baju adat di forum terbuka sekali pun, sulit untuk dikualifisir sebagai suatu tindak pidana. Sebab itu merupakan ekspresi spontan seorang wakil rakyat yang dalam dirinya melekat hak imunitas. Kalau pun secara etis dan sosiologis tindakan itu dianggap kurang baik  maka biarlah masyarakat yang memberikan sanksi sosial.

Itu pun sifatnya sangat subjektif karena mungkin bagi sebagian masyarakat, tindakan itu dinilai tidak patut tapi bagi sebagian yang lain justeru dianggap mencerminkan suatu sikap keberpihakan kepada rakyat. Sangat tergantung dari sudut penilaian berdasarkan kepentingan masing-masing. Maka tindakan yang paling bijak adalah menyelesaikan persoalan ini dengan penuh kedewasaan. Kalau motivasi awalnya hanya karena persaingan pengaruh antara segelintir orang maka tidak perlu membawa-bawa nama rakyat. Apalagi hendak mempersoalkan ke ranah hukum pidana.

Jangan sampai tokoh-tokoh di Kabupaten Tolitoli terlalu sibuk dengan permainan politik yang sangat elitis sehingga mengabaikan perhatian  kepada rakyat. Padahal keberadaan mereka di puncak kekuasaan eksekutif maupun legislatif,  semuanya atas mandat rakyat. Maka tugas utama mereka bukan mempertahankan dominasi pengaruh dan kekuasaan tapi bagaimana menyejahterakan masyarakat pemberi mandat.

Di sinilah masyarakat juga harus sadar dan kritis untuk tidak terlalu jauh terbawa dalam permainan arus politik tingkat tinggi. Masyarakat jangan terbelah dalam kepentingan elite tapi mesti bersatu melawan petinggi yang mungkin sudah lupa dengan tugas dan tanggung jawab kerakyatannya karena terlalu didominasi oleh kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here