Bangkep, Kabupaten Pertama Ajukan Izin Reklamasi

0
290

PALU-Banggai Kepulauan (Bangkep), menjadi kabupaten pertama, penerapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sekprov, Muh Hidayat Lamakarate (tengah), memimpin pertemuan membahas permohonan reklamasi yang diajukan Pemkab Bangkep, di ruang Polibu, Kamis (18/1). (Foto; Hanif)

Penerapan regulasi yang baru saja ditetapkan itu, terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai tersebut, untuk melakukan reklamasi.

Permohonan dari Kabupaten Bangkep, secara khusus dibahas antara utusan pemerintah Kabupaten Bangkep, dengan pemerintah provinsi. Pertemuan dipimpin dan dipandu langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Drs H Muh Hidayat Lamakarate, MSi di ruang Polibu, Kamis kemarin (18/1).

Menurut Sekprov, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini izin pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, mulai dari 0 hingga 12 mil laut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Olehnya itu, Pemkab Bangkep mengajukan permohonan izin ke Pemprov.

“Apalagi sekarang sudah ada Perda RZWP3K. Untuk memproses permohonan dari Bangkep ini, kita akan merujuk pada Perda RZWP3K. Jadi Bangkep, akan menjadi kabupaten pertama yang menjadi penerapan Perda tersebut,”kata Sekprov ditemui usai pertemuan.

Saat memimpin pertemuan, Sekprov memaparkan tentang definisi reklamasi, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2007, Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam paparannya, Sekprov juga menyampaikan bahwa penentuan lokasi reklamasi, haruslah berdasarkan RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di depan tim dari Pemkab Bangkep, Sekprov yang didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng, Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP, juga memaparkan aspek teknis yang wajib dipertimbangkan, ketika akan melakukan reklamasi. Di antaranya terkait hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomografi dan geoteknik.

“Aspek lainnya yang tidak kalah pentingnya, yakni aspek lingkungan hidup dan sosial ekonomi,”tambahnya.

Di depan tim Pemkab Bangkep, juga dijelaskan mengenai alur izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, sebagaimana yang diatur dalam Perpres 122 tahun 2012 tentang izin reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Juga sebagaimana diatur dalam Permen KKP nomor 17 tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi Permen KKP nomor 28 tahun 2014.(hnf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here