Nasib 222 Tenaga Kontrak Dinkes di Tangan Pemprov Sulteng

0
888

PALU – Sebanyak 222 dari 273 jumlah keseluruhan tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, nasibnya masih bergantung pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan akan dipanggil kembali atau tidak masih menjadi rahasia karena harus melewati beberapa penilaian.

Ilustrasi (@klikbabar.com)

222 Jumlah tenaga kontrak yang sekarang sudah masuk daftar Pemerintah Provinsi, merupakan batas tanggungan APBD yang masih akan dievaluasi atau dirasionalisasikan berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan dan disiplin kerja tenaga kontrak tersebut meskipun sebelumnya dari jumlah 222 pihak Dinas Kesehatan pernah mengurangi sebanyak 13 orang namun dianggap masih belum rasional jika jumlah tenaga kontrak yang tersisa terlalu banyak.

“Di sana (Pemprov) yang anggap tidak rasional kalau tenaga kontrak yang dipanggil kembali itu banyak, saya sudah pernah mengirim, masih terlalu sedikit yang tidak akan saya panggil, saya hanya mengurangi 13 orang dari 222 dan itu dikembalikan, dianggap tidak rasional, sehingga saya menambahkan menjadi 222 orang,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Muh Saleh Amin, MM ditemui di ruangannya Kamis (25/1) kemarin.

Selain itu, menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah, Sakinah SE MT yang ditemui di ruangannya mengatakan, sejumlah tenaga kontrak yang dipanggil didanai langsung APBN dan dana dekonsentrasi yang di tempatkan di bagian program, namun tetap berada pada pengawasan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah gaji tiap bulannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan, untuk lulusan sarjana Rp1 juta dan lulusan SMA Rp800 ribu.

Dari jumlah keseluruhan tenaga kontrak, 53 diantaranya kembali dipekerjakan karena tuntutan kebutuhan di beberapa bagian antara lain Diklat, Labkes dan Call Center yang dianggap tidak bisa kosong karena adanya sistem yang mengatur, sehingga jika bagian tersebut di kosongkan maka sistem akan terganggu. “Ada yang di Diklat 19 orang, Labkes  13, dan Call Center 21 orang karena kan mereka pelayanan jadi tidak bisa kosong di situ,” ungkap Sakinah.

Menjadi suatu dilema, kata dia, jika Dinas Kesehatan Provinsi untuk tidak memanggil kembali, sementara ingin mengatasi tingkat pengangguran, namun juga kembali mempertimbangkan efisiensi kerja pegawai yang didanai oleh pemerintah, sehingga diharapkan kinerja pegawai harus terus di tingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. (cr6)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.