TAJUK | DPRD Bangkep Perlu Klarifikasi Semua Pihak

0
407

SUDAH tepat bila anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) memiliki perhatian lebih terhadap realisasi berbagai proyek fisik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Meskipun pengawasan proyek fisik hanya merupakan salah satu bagian dari fungsi pengawasan DPRD tapi keberadaannya selalu mendapat perhatian masyarakat. Jika suatu proyek dikerjakan seadanya, masyarakat dapat menilainya secara langsung. Selain persoalan kualitas dan manfaat, pemerintah perlu menimbang sensivitas publik terhadap suatu kegiatan yang dibiayai APBD.

Hasil kunjungan lapangan Komisi II DPRD Bangkep di 12 kecamatan, umumnya menemukan pekerjaan dengan kualitas rendah. Proyek tersebut tersebar di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Yang memprihatinkan menurut Sekretaris Komisi II DPRD Bangkep, Burhan Alilaga karena proyek-proyek tersebut justeru dikerjakan oleh anak-anak daerah sendiri. Bukan kontraktor yang berasal dari luar daerah sehingga ada kesan ketidakpedulian dalam membangun daerah.

Publik tentu berharap agar temuan DPRD Bangkep tidak sekadar menjadi temuan yang menguap begitu saja. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait di jajaran eksekutif. Hal itu tidaklah sulit karena dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan, tersedia sejumlah instrumen dan forum untuk mempersoalkan temuan-temuan lapangan. Selain fungsi pengawasan, DPRD juga memiliki fungsi anggaran yang dengan fungsi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kontrol secara preventif terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak maksimal dan efisien dalam menggunakan uang daerah.

Di atas kertas apa yang menjadi temuan Komisi II DPRD tidak akan terlalu sulit untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti. Buruknya kualitas pekerjaan tentu tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung. Dengan sistem pengawasan yang baik seharusnya tidak ada pekerjaan dengan kualitas di bawah standar. Maka penting bagi DPRD untuk memastikan apakah pengawasan itu berjalan dengan baik atau tidak. Selain mengklarifikasi langsung kepada OPD yang menangani suatu proyek, DPRD Bangkep dapat pula melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Agar DPRD Bangkep mendapat gambaran yang lebih utuh tentang kondisi di lapangan maka penting pula untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak ketiga yang melakukan pekerjaan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, buruknya kualitas suatu pekerjaan tidak selalu disebabkan oleh iktikad buruk dari rekanan yang hanya ingin memperoleh keuntungan besar. Sering terjadi pihak rekanan justeru sangat direpotkan dengan berbagai biaya di luar apa yang tertulis dalam kontrak. Biaya-biaya itu dapat muncul dari mana saja, baik oleh pemberi pekerjaan maupun dari pihak-pihak luar. Ini semua yang perlu mendapat klarifikasi Komisi II DPRD agar rekomendasi yang kelak diberikan dapat lebih komperehensif. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here