Pasangan Idam-Yasin Lattaka Gugat KPU Donggala

0
945

DONGGALA-Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Donggala, Idam Pagaluma SH dan Moh Yasin Lattaka SE MM secara resmi menggugat KPU Donggala sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2018 ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Donggala, Selasa (13/2).

Bakal paslon Bupati dan Wabup Donggala Papa Idam (tengah) dan Moh Yasin Lattaka (kanan), menyerahkan berkas gugatan ke Ketua Panwaslu Donggala Moh. Fikri, Selasa (13/2). (Foto: Ist)

Pasangan yang berjargon I’ya Mo Kami ini menggugat KPU Donggala dengan surat selaku Pemohon Nomor : 011/IYAMO-SP/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 Tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Donggala, terhadap Keputusan KPU Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 Tetang Paslon Perseoragan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jumlah minimal dukungan.

Kepada Radar Sulteng, Bakal Wabup Moh Yasin Lattaka menjelaskan pokok-pokok permohonan mereka, yaitu 1. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Donggala melalui keputusannya Nomor : 32.1/HK.03.03.1 Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Paslon Perseorangan TMS jumlah minimal dukungan dalam Pilkada Donggala tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi dukungan perbaikan bakal paslon perseorangan (model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di tingkat KPU Donggala hanya menetapkan pendukung Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 17.641.

2. Bahwa menurut Pemohon seharusnya jumlah pendukung Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 20.354. 3. Bahwa perbedaan jumlah pendukung yang memenuhi syarat antara Pemohon dengan termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan Pemohon.

“Selain itu, Termohonmelakukan pula pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf bPKPU Nomor 3 Tahun 2017 karena Termohon sampai dengan saat ini tidak menyerahkan kepada Pemohon yaitu Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh Termohon, “ papar Moh Yasin Lattaka.

Hal mana, kata dia, dokumen Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh Termohon sangat diperlukan oleh Pemohon dalam rangka pelaksanaan penelitian faktual oleh PPS.

Petitum pemohon, berdasarkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, diminta kepada Panwaslu Donggala untuk menjatuhkan  putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian. 2. Membatalkan Keputusan KPU Donggala Nomor 32.1/HK.03.1 Kpt/02/KPU.KAB/II/2018. 3. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini. “ Apabila Panwaslu Donggala berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, “ tandasnya.(mch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.