PGRI Minta Dispensasi Batas Usia Guru Honorer

0
540

JAKARTA – Rencana pengangkatan masal guru honorer menjadi CPNS masih menyisakan masalah. Yakni terkait batas usia saat pendaftaran. Di dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan batas usia maksimal adalah 35 tahun. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta ada dispensasi.

Ilustrasi

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mendapatkan informasi bahwa kuota CPNS baru tahun ini mencapai 100 ribu kursi. Dia berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur dispensasi syarat pendaftaran. ’’Kalau bisa batas usia pendaftaran 35 tahun sampai 45 tahun,’’ katanya di Jakarta, Selasa (13/2).

Unifah mengatakan saat ini sebagian besar guru honorer usianya sudah lebih dari 35 tahun. Sehingga jika pemerintah tetap berpatokan pada UU tentang ASN, maka sebagian besar guru honorer tidak bisa mendaftar CPNS baru. Sementara kinerja para guru honorer yang selama ini membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru, harus mendapatkan apresiasi.

Dispensasi lain yang menurut Unifah perlu diambil adalah syarat mendaftar CPNS guru wajib memiliki sertifikat profesi guru. Menurut dia syarat ini seharusnya bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Sehingga guru honorer yang belum bersertifikat, selama sudah berijazah S1 bisa ikut mendaftar CPNS.

Nah baru setelah dinyatakan lolos, guru honorer yang menjadi CPNS itu wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat profesi. Selama belum mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikat profesi, status kelulusannya bisa ditunda sementara.

’’Harus ada pemihakan kepada guru honorer,’’ katanya. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mencari jalan keluar supaya para guru honorer itu tidak tertutup peluangnya untuk mendaftar CPNS baru.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kemendikbud Reni Yunus mengugkapkan bahwa sebenarnya Kemendikbud sudah mencanangkan program pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Terutama di daerah-daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).

Namun, aturan di UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN memberikan batas usia rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maksimal 35 tahun. Reni mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap guru honorer yang berusia dibawah 35 tahun. “Tapi jumlahnya sedikit sekali, kebanyakan usianya sudah diatas 35 tahun, bahkan menjelang pensiun,” katanya.

Selain itu, kendala yang dihadapi adalah para guru honorer tersebut tidak memiliki sertifikasi profesi yang diperoleh dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Baik karena keterbatasan biaya dan waktu, juga kadang tidak mendapatkan rekomendasi dari sekolah. “Guru yang diangkat itu kan harus preofesional, ditunjukkan dengan sertifikasi PPG,” ungkapnya.

Reni menyebut, saat ini hanya terdaftar sekitar 19.317 guru honorer di wilayah 3T yang memiliki sertifikat PPG. Mereka berpeluang untuk diangkat menjadi PNS. Selebihnya, menurut Reni masih adalah guru yang tidak punya PPG.

Untuk yang belum memiliki sertifikat PPG, harus segera melakukan proses sertifikasi. “Jadi kalau tahun ini ikut sertifikasi, mungkin bisa diangkat tahun 2019,” kata Reni.

Reni menambahkan, saat ini pihaknya masih harus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya dengar memang ada isu untuk melonggarkan aturan itu (UU ASN), tapi belum pasti,” ungkapnya.

Jumlah kuota PNS di masing-masing daerah kata Reni juga harus diperhitungkan. Karena menyangkut kekuatan APBD tiap daerah untuk membayar gaji PNS nya. “Di aturannya anggaran gaji PNS tidak boleh melebihi 50 persen kekuatan APBD daerah,” pungkas Reni. (wan/tau)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here