DPRD Morut Serahkan Berkas Dugaan Korupsi ke Polda

0
587

PALU – Aksi masyarakat Morowali Utara (Morut) yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pejuang Hak Rakyat (FMPHR), melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Morut Aptripel Tumimomor, di Polda Sulteng, kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/2).

Ketua Komisi III DPRD Morut, Ferry D Siombo, saat menyerahkan berkas dokumen korupsi yang diduga dilakukan Bupati Morut Aptripel Tumimomor kepada Kasubdit Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari. (Foto: Wahono)

Penyerahan dilakukan Ketua Komisi III DPRD Morut, Ferry D Siombo, yang juga selaku ketua Badan Anggaran (Banggar).

Dalam orasinya, Ferry, menyebutkan anggaran pemerintah pusat sejak tahun 2014 sampai 2018 sebesar Rp 4 Ttriliun untuk pembangunan Kota Kolondale. Ironisnya, anggaran sebanyak itu tidak menyentuh Kolonodale. Sehingga dirinya menyimpulkan anggaran sebesar itu habis dengan cuma-cuma yang diduga dilakukan Bupati Aptripel Tumimomor.

“Apa salah Kota Kolondale, atau apakah ada keinginan atau rencana kalian memindahkan ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya dan masyarakat. Sebab di tahun 2014 jelas ada anggaran sebesar Rp 517 miliar dianggarkan untuk pembangunan kota tersebut, disusul dengan anggaran di tahun 2015 sebesar Rp 681 miliar, di tahun 2016 Rp 861 miliar, di tahun 2017 Rp 915 miliar dan di tahun 2018 ada Rp 1 triliun. Total semuanya Rp 4 triliun, tetapi tidak merubah sama sekali Kota Kolondale. Apakah anggaran tersebut hanya digunakan untuk membelikan alat berat oleh Bupati,” bebernya.

Faktanya, tandas Ferry, ditanggal 14 sampai 23 Agustus 2017 pembahasan KUA/PPAS di tahun 2017 yang sudah diparipurnakan menetapkan pembangunan infrastruktur Kota Kolondale sebesar Rp 25 miliar. Pembahasan di Komisi Anggaran terhadap RAPBD di tahun 2017, yakni 27 sampai 30 November 2017 melalui Dinas PU dan Tataruang pembangunan Kota Kolondale tidak ada.

“Saya menyaksikan sendiri keadaan Kota Kolondale, sehingga itulah saya meninggalkan pakaian jas saya untuk melaksanakan aksi serta melaporkan kepada Kapolda Sulteng dan Gubernur, atas apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Morut,” paparnya.

Massa aski dan berkas laporan dugaan korupsi diterima oleh Kasubdir Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari. Pada kesempatan itu, Sugeng Lestari berjanji akan menindaklanjuti berkas yang telah diberikan masa aksi kepada Subit Tipikor. “ Kami akan berikan berkas ini secepatnya kepada pihak Tipikor Polda Sulteng, ” kata Sugeng.

Selanjutnya, masa aksi menuju Kantor Gubernur Sulteng, untuk menanyakan hasil asistensi yang dilaksanakan pada 21 Desember 2017, dengan keputusan Gubernur Sulteng nomor 903/624/BPKAD.G.ST/2017 tentang hasil evaluasi Ranperda Morut tentang penjabaran RAPBD tahun 2018, dan rancangan Perbub Morut tentang penjabaran RAPBD tahun 2018.

Menurut Fery, faktanya sampai hari ini penyempurnaan SK yang dimaskud belum dilaksanakan. Sebab ada pertemuan yang dilaksanakan pada 26 Desember 2017. Diketahui hari itu adalah hari libur nasional yang dilakukan Ketua DPRD yang menghapuskan program Rp 25 miliar untuk pembangunan Kota Kolonodale yang dimasukan dengan program baru.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Morut sudah sesuai dengan proses tahapan yang ada. Apabila ada ketidaksepahaman antara ketua DPRD dan Komisi III silakan diselesaikan di internal DPRD dan Bupati Morut. Tanggal 27 Desember 2017 ketua DPRD Morut telah menandatangi surat jawaban atas surat Gubernur Sulteng, ” kata Asisten III Pemprov Sulteng, Faisal Mang.(who)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.