50 Unit Perumahan Nelayan di Bangkep Tidak Dihuni

0
317

BANGKEP–Nelayan Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara sampai dengan saat ini tidak bisa menempati bantuan perumahan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 lalu.

Ketua DPRD Bangkep, Muh Risal Arwie, saat mendampingi monitoring Komisi II meninjau lokasi perumahan nelayan di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara belum lama ini. (Foto: Ist)

Meski proses pembangunannya telah tuntas 100 persen, namun hingga kini 50 unit perumahan yang menyedot anggaran Rp 7 miliar tersebut belum dihuni.

Hal itu bermuara pada persoalan perbedaan pendapat antara pemilik lahan yang telah menghibahkan tanah seluas 1,7 hektare dengan sejumlah pengurus pembangunan perumahan.

Belum lama ini, Komisi II yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bangkep, Muh Risal Arwie, menijau lokasi perumahan sekaligus menemui sejumlah warga dan aparat pemerintah desa. Kesempatan itu dimanfaatkan para wakil rakyat untuk mengumpulkan data demi menemui solusi.

Pekan lalu, Komisi II akhirnya menggiring persoalan tersebut ke dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah Dinas Perumahan dan  Penataan Kawasan Pemukiman (P2KP) Kabupaten Bangkep.

Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Syahrudin Lalu menekan Dinas P2KP agar segera memfasilitasi persoalan tersebut. Permintaan tersebut diamini oleh perwakilan Dinas P2KP yang diantaranya diwakil oleh Kepala Bidang Pertanahan, Ambo Asse.

Ambo Asse menuturkan pihaknya telah menerima pernyataan kesiapan Pemerintah Desa Montop untuk menindaklanjuti hasil RDP. Dia menegaskan, perumahan hanya diperuntukan khusus masyarakat Desa Montop yang berprofesi sebagai nelayan. Adalah tidak dibenarkan, sambungnya, jika kemudian terdapat penghuni yang berasal atau berdomisili dari desa atau kecamatan lain. “Sekalipun juga berprifesi sebagai nelayan tapi tidak dibenarkan,” ujarnya.

Menurut Ambo, penyelesaian persoalan tersebut ditargetkan tuntas Februari ini. Tujuannya, agar keberadaan bangunan segera difungsikan bagi para nelayan yang memenuhi kriteria. “Kami hanya memfasilitasi persoalan di desa. Jadi saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi data calon penerima dari Pemerintah Desa (Pemdes) untuk secepatnya ditindaklanjuti dan diselesaikan,” pungkasnya.(bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.