Aktifitas Penambangan Batu Gajah di Duyu Tidak Berizin

0
461
Lokasi pengambilan batu gajah di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kamis (15/2) lalu. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Pengambilan batu gajah yang terjadi di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, dilatarbelakangi dari perlawanan warga kepada perusahaan Duta Dharma, sebagai perusahaan pemegang hak HGB pada lahan tersebut.

Lurah Duyu, Nurdin F Adam mengatakan, galian C batu gajah yang berada di wilayah kerjanya merupakan bentuk dari perlawanan warga terkait tentang perpanjangan HGB yang berakhir pada 2019 mendatang.

Menurutnya, pada tahun 1989 silam, saat penerbitan lahan HGB di masa pemerintah saat itu pihak perusahaan berjanji kepada masyarakat untuk ganti rugi lahan, namun hingga sekarang ganti rugi dan iming-iming janji tersebut tidak dipenuhi.  “Dengan berakhirnya HGB di 2019 pihak perusahaan datang untuk mengukur kembali, masyarakat menghalangi dan tidak ingin ada perpanjangan HGB,” kata Nurdin kepada Radar Sulteng ditemui Kamis (16/2) lalu.

Lanjut Nurdin, lahan HGB milik Duta Dharma juga belum kunjung dimanfaatkan, ditambah iming-iming dengan warga sebagai pemilik lahan belum terealisasikan, maka warga memanfaatkan lahan tersebut dengan cara mengambil batu gajah.   Olehnya itu, Nurdin menyebutkan, pengambilan batu gajah adalah sebagai bentuk perlawanan warga Kelurahan Duyu kepada pihak perusahaan Duta Dharma.

Perlawanan itu sudah menguat saat pihak perusahaan mencoba melakukan pengukuran kembali untuk memperpanjang masa HGB. “Dulunya lahan gembala mereka (masyarakat, red) yang dijadikan lahan HGB oleh perusahaan dan pemerintah saat itu. Namun tidak semua lahan mereka manfaatkan untuk pengambilan batu gajah saat ini,” sebutnya.

Nurdin juga mengakui, beberapa hari yang lalu Dinas Pendapatan Kota Palu memanggilnya mempertanyakan terkait pengambilan batu gajah di wilayahnya itu.  “Sebagai Lurah saya menghadap, mereka mempertanyakan kenapa kalau memang itu dikelola oleh masyarakat tidak melaporkan secara legal,” terang Nurdin.

Nurdin beranggapan jika dilaporkan secara legal, maka sudah pasti pihak perusahaan Duta Dharma akan menuntut pemerintah. Karena secara formal legalitas masih dimiliki oleh Duta Dharma sebagai pemegang hak HGB.

Sementara aturan undang-undang bahwa dua tahun sebelum mati masa HGB,  maka pemilik hak berhak untuk mengajukan perpanjangan. “Bukannya tidak memiliki izin, tetapi itu adalah suatu bentuk perlawanan warga,” ujar Nurdin.

Dia sebagai Lurah masih mencoba melakukan mediasi antara warga dan pihak perusahaan untuk bisa mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak dan mengorbankan lingkungan sekitar. “Kalau masalah batu gajahnya di bawa kemana, saya tidak tahu, coba tanyakan langsung kepada warga di TKP,” tambahnya.

Sementara terpisah, Inspektur Tambang Dinas ESDM Sulteng Saleh Mohamad mengakui, pertambang batu gajah yang sedang berlangsung di Kelurahan Duyu tidak memiliki izin resmi. “Iya betul, tidak miliki izin. Kecuali ada salah satu titik di Kelurahan tetangga, itu memiliki izin,” singkat Saleh. (acm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.