TAJUK | Harusnya Tolak Calon Kepala Daerah yang Punya Rekam Jejak Narkoba

0
575

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini gencar mengampanyekan gerakan penolakan politik uang dan politisasi SARA melalui serangkaian deklarasi di daerah-daerah yang akan menggelar Pemilukada. Gerakan ini sangat tepat merespons gejala yang terjadi hari-hari ini, di mana politik uang dan politisasi SARA menjadi alat mobilisasi pada kontestasi Pemilukada. Politik uang harus ditolak karena menjadi benih korupsi. Politisasi SARA harus dilawan karena mengancam keberagaman yang menjadi pondasi berdirinya negara ini. Politik uang dan politisasi SARA merupakan musuh demokrasi.

Dengan adanya perhatian terhadap kedua isu di atas, rakyat diharapkan makin rasional dalam memilih pemimpin. Rasionalitas pemilih menjadi syarat untuk terpilihnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Ketika berkuasa, kepala daerah yang terpilih karena melakukan politik uang akan melakukan segala cara dan memanfaatkan segala kesempatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Demikian pula, kepala daerah yang menang karena mengusung isu-isu SARA potensial untuk bertindak diskriminatif dalam kebijakan-kebijakannya kelak. Maka politik uang dan politisasi SARA harus dicegah dari awal.

Namun selain kedua isu penting di atas, masalah narkoba tidak boleh terabaikan. Masyarakat harus secara terus-menerus diedukasi dan diingatkan untuk tidak memilih pemimpin yang terindikasi atau memiliki rekam jejak sebagai pemakai narkoba. Meskipun masalah narkoba bagi seorang calon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak berkaitan langsung dengan isu-isu demokrasi, sebagaimana politik uang dan politisasi SARA, namun persoalan ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab terpilihnya seorang pemimpin daerah dengan rekam jejak yang terindikasi kuat sebagai pemakai narkoba akan merusak tatanan pemerintahan yang dipimpinnya.

Rakyat dan terutama generasi muda akan kehilangan panutan kepada pemimpinnya. Di mata bawahannya, seorang pemimpin daerah yang sudah diketahui luas sebagai pemakai narkoba akan kehilangan wibawa. Bahkan yang lebih serius lagi jika ketergantungan terhadap narkoba menyebabkan seorang pemimpin kehilangan rasionalitas dalam tindakan-tindakannya. Publik yang akan dirugikan. Ia tidak akan segan menumpuk kapital sebagai antisipasi ketika suatu ketika bermasalah dengan hukum karena keterlibatannya dalam kasus narkoba.

Kita percaya bahwa di tiga kabupaten di Sulteng yang sedang menghelat tahapan Pemilukada, tidak ada salah seorang calon pun yang memiliki rekam jejak sebagai pemakai narkoba. Meskipun demikian, masyarakat dan terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat kepolisian dharapkan untuk tetap memantau setiap kemungkinan. Termasuk memantau dengan saksama kepala daerah yang saat ini sedang menjabat. Sebab keterlibatan atau ketergantungan seorang pejabat pada narkoba potensial membawa berbagai implikasi yang cukup serius. Sama dengan politik uang, narkoba potensial menjadi benih yang subur untuk korupsi. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.