Belum Diganti Rugi, Warga Hentikan Aktivitas Pertambangan

0
550

MORUT – PT Mulia Pacific Resources (MPR) kembali mendapat tekanan dari sekelompok masyarakat Desa Tontowea, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara.  Mereka kecewa, tuntunan ganti rugi lahan belum dipenuhi perusahaan pertambangan nikel itu.

Kelompok masyarakat melakukan protes di lokasi penambangan PT MPR, Selasa (20/2) pagi. (Foto: Ist)

Tekanan oleh kelompok masyarakat tersebut diwujudkan dengan mendatangi lokasi penambangan PT MPR di Tontowea, Selasa (20/2) sekira pukul 09:00 Wita. Tak kurang dari 40 orang, kelompok itu dikomandoi Nelson dan Ambo Abang.

“Kelompok masyarakat Tontowea itu datang menggunakan 4 unit roda empat dan 10 roda dua ke lokasi penambangan PT MPR,” ujar Kapolsek Petasia Iptu Masiara kepada Radar Sulteng di Kolonodale, Selasa (20/2) sore.

Menurut Kapolsek, mereka masuk melalui Pos I dengan membobol secara paksa portal pengaman di pos tersebut. Selanjutnya, kelompok masyarakat itu langsung naik menuju lokasi tambang dimana perusahaan sedang melakukan penambangan. Akibatnya, aktifitas pertambangan terhenti.

Kehadiran kelompok itu, lanjut Kapolsek, guna mendesak pihak PT MPR untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan. Upaya itu diduga karena selama ini pihak perusahaan belum merespon tuntutan warga yang mengkalim sebagai pemilik lahan.

“Kami memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak bertindak anarkis ataupun tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan,” tandasnya.

Perwakilan warga kemudian meminta pihak kepolisian untuk memediasi pertemuan dengan pimpinan PT MPR terkait kepastian penyelesaian lahan ini. Seruan itu direspon dan Kapolsek selanjutnya menemui pihak perusahaan untuk melakukan koordinasi atas permasalahan yang terjadi.

Sekira pukul 14:00 Wita, Kapolsek yang telah menemui pihak perusahaan menjelaskan bahwa perwakilan PT MPR tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat Tontowea dan kelompok Ambo Abang. Masalah ini, katanya akan diputuskan pimpinan tertinggi PT MPR yang berdomisili di Jakarta.

Mendengar itu, masyarakat memutuskan akan tetap bertahan di lokasi penambangan. Mereka juga melarang PT MPR untuk beraktifitas tambang di lokasi yang mereka klaim tersebut.

Untuk saat ini, Kapolsek mengatakan tidak ada kegiatan penambangan di lokasi yang diklaim masyarakat Tontowea dan kelompok Ambo Abang. Alat berat perusahaan sampai saat ini masih terparkir di lokasi itu.

Meski tidak puas, masa aksi itu tidak melakukan hal berlebihan sehingga, situasi berjalan aman dan terkendali.

“Selama belum ada kepastian penyelesaian ganti rugi lahan, masyarakat melarang perusahaan itu untuk menambang di area yang mereka klaim belum dibayar,” jelas Masiara.

Terpisah, Ambo Abang yang dihubungi Radar Sulteng melalui sambungan telepon membenarkan aksi mereka. Namun dia tidak menyebut berapa luasan lahan yang diklaim kelompoknya serta warga Tontowea masuk dalam areal IUP PT MPR.

“Soal total luasan lahan saya masih berkoordinasi dengan teman-teman,” ujar Ambo. (ham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.