Pendukung HARISMA Ancam 34 Ribu Pemilih Akan Golput

0
1226

MOROWALI-Berkaitan dengan tidak diloloskannya bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Morowali periode 2018-2023 yakni Haris Nunu-Ismail Suaib (HARISMA), ratusan perwakilan pendukung HARISMA menggelar unjuk rasa di depan ruang sidang adjudikasi penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Bapaslon HARISMA kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Morowali.

Pendukung paslon HARISMA, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan ruang persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa, Jumat (23/2). (Foto: Moh. Faisal)

Aksi unjuk rasa tersebut, berlangsung pada Jumat kemarin (23/2). Dari pantauan Radar Sulteng di lokasi aksi unjuk rasa sekitar pukul 10.00 wita kemarin, terlihat ratusan perwakilan pendukung Bapaslon HARISMA menyampaikan orasi di depan gedung dimana tempat berlangsungnya sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Morowali 2018 yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Morowali.

Pada aksi ini, para pendukung HARISMA mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang terdiri dari puluhan personel BKO Dit Shabara Polda Sulteng dan aparat Polres Morowali. Dalam pengawalan ini, aparat kepolisian menurunkan satu unit kendaraan Water Cannon, satu unit barracuda serta dua ekor anjing pelacak guna mengantisipasi terjadinya insiden yang tidak diinginkan dari aksi unjuk rasa tersebut.

Saat menyampaikan orasinya, wakil kordinator lapangan (Wakorlap) dari aksi unjuk rasa ini bernama Galdin mengatakan beberapa tuntutannya dihadapan para aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Dia mewakili seluruh simpatisan bapaslon HARISMA meminta kepada majelis musyawarah dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Morowali, untuk segera memutuskan pasangan HARISMA menjadi calon Bupati-Wakil Bupati Morowali Periode 2018-2023 sesuai sengketa yang mereka ajukan.

“Jika HARISMA tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, maka kami sebanyak 34.000 orang akan golput pada Pilkada 2018 ini. Untuk itu, kami meminta kepada Panwaslu Kabupaten morowali untuk berlaku adil dan menegakkan aturan demokrasi. Kami tidak menuntut nomor lain, tapi kami meminta pasangan HARISMA ditetapkan nomor urut lima sebagai salah satu petarung dalam Pilkada tahun 2018 ini,”tegasnya.

Sementara itu, salah satu pendukung bapaslon HARISMA bernama Rizki Suprianto Nunu pada orasinya menegaskan bahwa penyelenggara Pilkada 2018 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali tidak bekerja secara profesional. Pasalnya, dirinya menilai tindakan KPU Kabupaten Morowali dengan menyampaikan bahwa pasangan HARISMA tidak lolos melalui via telephone.

“Pada tanggal 20 Januari, kami mengantarkan berkas perbaikan baik itu persyaratan calon maupun pencalonan. Pada saat ini, kami sudah dinyatakan memenuhi syarat baik itu syarat calon maupun syarat pencalonan. Kemudian kami mendapatkan undangan lagi pada tanggal 12 Februari, dengan diberikan kesempatan untuk dilakukan penetapan  yaitu pencabutan lot. Namun, melalui via telephone, paslon ditelfon dinyatakan tidak usah datang ke KPU karena tidak akan ditetapkan sebagai calon. Maka dari itu, kami berasumsi bahwa KPU melakukan politik praktis atau mungkin politik yang kita tidak tahu,”ungkapnya.

Padahal tambah Rizki Suprianto Nunu, alat bukti maupun kesaksian seluruh mengarah kesalahan ada pada KPU Kabupaten Morowali yang tidak meloloskan bapaslon HARISMA. Untuk itu, pria yang kerap disapa Rizki ini menegaskan bahwa ketika Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengambil keputusan yang serius dalam tuntutan ini maka mereka bersumpah sebanyak 34 ribu KTP massa yang telah mereka kumpul akan golput pada Pilkada 2018.

“Kami akan pastikan, ketika putusan disini (Panwaslu,red) tidak diakomodir kami akan PTUN-kan bahkan kami siap untuk melanjutkan sampai ke MK. Karena, alat bukti yang kami pegang seperti berita acara yang menyebutkan bahwa kami sudah memenuhi syarat pencalonan sangat kuat agar HARISMA harus diloloskan sebagai paslon Bupati Morowali periode 2018-2023. Sekali lagi, kami meminta seluruh anggota KPU Kabupaten Morowali untuk diberhentikan. Sebab, kita sudah lihat pihak KPU selaku penyelenggara pada Pilkada ini sudah melakukan tindak yang naif. Dan jika mereka tidak dinonaktifkan, maka sudah pasti suara kami tidak akan aman,”cetusnya.

Sementara itu, dari sidang adjudikasi lanjutan yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Morowali yang membahas terkait kesimpulan antara pemohon dan termohon menghasilkan bahwa keputusan lolos atau tidaknya bapaslon HARISMA sebagai salah satu kandidat pada Pilkada 2018 ini akan digelar pada Senin 26 Februari 2018 mendatang.(fcb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.