Reklamasi Pantai Bangkep, Aparat Hukum Diminta Turun Tangan

0
158
Kondisi pantai di Bangkep yang sedang ditimbun menggunakan sejumlah alat berat. Diduga kuat reklamasi ini tidak memiliki perizinan. (Foto: Barnabas)

BANGKEP – Aparat penegak hukum yang ditugaskan di Banggai Kepulauan (Bangkep), perlu bersikap tegas atas reklamasi pantai yang tidak memiliki izin di Bangkep. Penegakan hukum perlu, karena wilayah pesisir pantai di Bangkep cukup luas. Apalagi, Pemkab Bangkep belum memiliki Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Reklamasi yang dilakukan pengusaha ternama itu secara terang terangan di ibukota Salakan. “Ini pelanggaran terjadi di depan mata, harus ditindak. Jika tidak, jangan salahkan masyarakat atau pejabat akan menimbun pantai ramai-ramai di seluruh pesisir pantai di Bangkep ini,” tegas tokoh masyarakat Bangkep yang juga Aktivis, Irfan Madjirung.

Seperti kasus reklamasi di Luwuk, aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan sampai ke persidangan. “Itu membuktikan bahwa reklamasi tidak dilakukan sembarangan.” ujarnya.

Menurutnya, reklamasi yang dilakukan oknum pengusaha itu secara sengaja melanggar aturan. “Seolah- olah baik Pemda maupun aparat di Bangkep ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi santai saja. Biar direklamasi sampai 10 hektar pun tidak masalah,” tegasnya.

Padahal Pemkab Bangkep yang saat ini berencana mereklamasi kawasan Tanjung dan Bongganan, saat ini baru akan mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta dokumen Rencana Tata Ruang Daerah (RDTR) yang akan mendeliniasi kawasan reklamasi pantai. “Sebelum ada dokumen tersebut, Pemkab belum berani melakukan reklamasi. Nah ini mentang mentang pengusaha, sudah mereklamasi tanpa ada izin,” ujar Irfan.

Reklamasi pantai dibenarkan bila sudah memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam UU Tata Ruang maupun juga UU Nomor 7 tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Kalau tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten, ya jangan dibuat. Ada peruntukkannya bila itu direklamasi seuai tata ruang. Kalau buat seenaknya jadi kacau tata ruang kabupaten,” ujarnya.

Irfan mengatakan, pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang dapat diberikan melalui tiga tingkatan. Yakni hukuman pidana tiga tahun dan denda 500 juta bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan ruang, pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar bagi pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa akan dikenakan hukuman pidana sampai 15 tahun dan denda 5 Miliar.

“Sanksi-sanksi pidana dan administratif tersebut telah tertuang dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007,” jelasnya.

Bahkan dalam UU tersebut, pelanggar akan dikenakan sanksi pengembalian fungsi ruang sebagaimana semula. “Jadi pantai yang sudah ditimbun itu dikembalikan sebagaimana semula. Itu konsekuensi,” tegasnya. (bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here