Tiga Oknum Pejabat Parimo Diperiksa Panwascam

0
841

PARIMO – Sejak dilakukan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Parimo 2018 oleh KPU, Panwascam Parigi telah memproses tiga oknum ASN, pejabat eselon tiga di jajaran Pemkab Parimo.

Ilustrasi

Ketiga ASN tersebut rata-rata yang memegang jabatan. Diantaranya sebagai Kepala Bidang (Kabid), Sekretaris Dinas (Sekdis) dan oknum Kepala Bagian di Setda Parimo.

Mereka adalah Sekretaris Inspektorat inisial AT, Kepala Bidang BPBD Parimo inisial T, Kepala Bagian Kabag Pembangunan, Administrasi dan SDA Setda Parimo.  “Ini semua temuan yang kami berhasil dapatkan. bukan laporan,”ujarnya, Selasa (27/2).

Mereka diduga melanggar netralitas ASN di media sosial (medsos), Facebook. Semuanya sudah diproses sesuai aturan. “Ada yang like status, bahkan ada yang dengan terang-terangan berkomentar,”ungkapnya.

Penindakan Panwas tersebut memang diprioritaskan bagi mereka (pejabat) yang memegang kekuasaan. Hal itu dilakukan agar menjadi pembelajaran bagi bawahannya. “Semestinya mereka ini menjadi contoh kepada bawahannya. Tapi justru diduga melanggar. Makannya mereka kami undang klarifikasi, “tandasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 sangat jelas aturannya dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Dalam aturan itu kedepankan pasal 4 angka 15 huruf D. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c, serta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps kode etik PNS. “Disitu banyak pasal-pasal yang kami kedepankan, “tegasnya.

Setelah Ketiganya diproses ada yang memenuhi unsur dan ada juga yang tidak. Dari hasil kajian yang diteruskan adalah kasus oknum Kabag Pembangunan dan SDA di Setda Parimo karena sudah terang-terangan, dengan sadar mengomentari salah satu pasangan calon bupati.

Sedangkan dua oknum lainnya, hanya me-like foto personal (teman Facebook) yang ada dipostikan salah satu tim pendukung salah satu paslon bupati.

Namun kedua pejabat tersebut mendapatkan teguran dan dibuatkan surat pernyataan. Ketika mengulang kedua kalinya langsung ditindak.

Ia menambahkan, terkait dengan wewenang untuk memutuskan tidak ada di Panwascam. Keputusannya di tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Setda Parimo menyangkut oknum ASN tersebut.(iwn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.