Tuntutan Ganti Rugi Lahan Warga Tontowea Morowali Gagal

0
486

MORUT-Puluhan masyarakat Desa Tontowea, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara (Morut), kembali menuntut hak atas tanah yang dikelola PT Mineral Pacifik Resource (MPR) untuk penambangan bijih nikel. Usaha itu pun kembali gagal.

Pendemo tampak berdiskusi dengan Kepolisian Sektor Petasia di Pos 4, Dusun V Lambolo, Desa Ganda Ganda, Petasi usai melakukan pengecekan melewati jalan houling PT MPR di Desa Tontowea, Petasia Barat, Rabu (28/2) siang. (Foto: Ilham Nusi)

Awalnya, 40an orang masa aksi yang terdiri dari anggota kelompok tani Puncak Indah Desa Tontowea didampingi organisasi Gerakan Masyarakat Bersatu Peduli Lingkungan, mendatangi kantor PT MPR di Dusun V Lambolo, Desa Ganda Ganda, Kecamatan Petasia, Rabu (28/2) pagi.

Setelah diterima tiga orang perwakilan PT MPR, lima orang perwakilan kelompok tani yang dua di antaranya yakni Cendra dan Usman kemudian menyampaikan permintaan ganti rugi lahan yang selama ini dikelola PT MPR untuk lokasi penambangan nikel.

Jika tuntutan itu tetap tidak dipenuhi, maka masyarakat akan menduduki lahan yang diklaim di klaim apabila pihak PT. MPR tdk memberikan kepastian pembayaran ganti rugi atas lahah yg di klaim oleh pihak Pok Tani Puncak Indah.

Kepala Tehnik Tambang PT MPR Ervian yang didampingi dua rekannya yakni Okta dan Yosef lantas memastikan semua tuntutan masyarakat kelompok tani Puncak Indah akan di sampaikan kepada pimpinan tertinggi di Jakarta.

“Pimpinan tertinggi kami tidak berada di sini. Namun tuntutan masyarakat akan kita teruskan,” ujar Ervian.

Sebahagian besar IUP yang dimiliki PT MPR, lanjut dia, berada di kawasan hutan produksi. Termasuk lokasi yang diklaim oleh kelompok masyarakat tersebut. Di sisi lain perusahaan ini telah mengantongi izn pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH.

“PT MPR sudah memiliki IPPKH sebagai dasar pengolahan lahan tersebut,” jelas Ervian.

Pertemuan kedua belah pihak itu disaksikan Kapolsek Petasia Iptu Masiara serta Danramil 1311-03 Petasia Kapten Inf Hamzah.

Karena hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka sekira 10 orang perwakilan masa aksi menuju lokasi yang diklaim oleh kelompok tani Puncak Indah. Mereka mendapat pengawalan kepolisian dan TNI. Lokasi dimaksud saat ini sudah dilakukan aktifitas pengeboran oleh PT MPR.

Sekira pukul 12.30 Wita, masa aksi kemali turun dan menyatakan akan melaksanakan pengecekan setiap hari di lokasi tersebut. Upaya itu, menurut mereka akan dilakukan sampai ada penyelesaian dari pihak perusahaan.

“Sebaiknya kita meminta perlindungan dari Bupati,” kata salah seorang warga sebelum masa aksi itu membubarkan diri.

Bupati Morut Aptripel Tumimomor yang dimintai tanggapan usai aksi pemalangan jalan hauling PT MPR beberapa waktu sebelumnya membenarkan soal IPPKH untuk perusahaan tersebut.

Akan tetapi, IPPKH akan diterbitkan pemerintah pusat jika di dalam kawasan itu tidak bermasalah. Pun jika terkait kepemilikan lahan maka harus diselesaikan sebelum izin tersebut diterbitkan.

Bupati juga mengatakan bahwa pihak perusahaan harus menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya. Hal itu menyangku izin dan lain sebagainya.

“Harusnya pimpinan PT MPR hadir langsung di hadapan masyarakat. Jangan cuma di Jakarta terus. Dengan demikian masyarakat puas atas tuntuan mereka,” tegas Aptripel.(ham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.