TAJUK | Pentingnya Sensivitas Penamaan Fasilitas Publik

0
520

PIHAK yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Dondo (APD) menolak peresmian nama RS Hj Zubaedah Bantilan sebagai nama rumah sakit di Desa Malala Kecamatan Dondo. Penolakan APD disampaikan dalam aksi demo di Gedung DPRD Sulteng. Sebelumnya,  Aliansi Masyarakat Salumpaga (AMS) menolak perubahan nama Lapangan Hi Hayun yang terletak di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan menjadi alun-alun kota Gaukan Bantilan. Penolakan ini juga memicu aksi massa di Gedung DPRD Tolitoli sekitar Desember 2017 lalu.

Kontroversi di masyarakat muncul, tentu  tidak lepas dari keberadaan Moh. Saleh Bantilan yang sudah dua periode menjabat sebagai bupati Tolitoli. Ada kesan bahwa yang bersangkutan cenderung memanfaatkan posisinya sebagai bupati untuk memberi atau bahkan mengganti nama fasilitas-fasilitas umum yang ada secara sepihak. Padahal pemberian nama dan terutama penggantian nama suatu fasilitas umum harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Menimbang secara cermat dan saksama aspirasi masyarakat di suatu wilayah.

Penggantian nama Lapangan Hi Hayun menjadi alun-alun kota Gaukan Bantilan mungkin legal secara formal tapi kurang bijak dari aspek sosiologis. Karena baik Hi Hayun maupun Bantilan, di memori dan keyakinan masyarakat Tolitoli, keduanya merupakan tokoh penting dengan sejarah perjuangannya masing-masing. Maka ketika suatu fasilitas publik yang sudah lekat dengan nama salah satu tokoh tersebut hendak diubah menjadi tokoh yang lain, tentu akan menjadi tanda tanya besar. Apalagi perubahan nama menjadi alun-alun kota Gaukan Bantilan itu dilakukan pemerintah di bawah kendali seorang Moh. Saleh Bantilan.

Persoalan ini lebih pada pentingnya seorang pejabat menimbang sensivitas publik dalam langkah, tindakan, dan kebijakannya. Banyak hal yang secara legal formal sah tapi menuai kontroversi dari aspek sosiologis. Maka penting bagi seorang bupati untuk lebih peka terhadap situasi kekinian agar segala kebijakannya tidak menjadi kontraproduktif dan mendapat resistensi dari masyarakat. Penolakan berlanjut untuk menggunakan nama Hj Zubaedah Bantilan sebagai nama rumah sakit di Desa Malala, langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penolakan serupa yang terjadi sebelumnya.

Akan sangat bijak jika pada periode kedua masa jabatannya, Bupati Moh. Saleh Bantilan lebih berorientasi pada upaya membangun Tolitoli secara lebih bermakna. Fokus pada pembangunan dengan indikator-indikator kuantitatif. Membangun infrastruktur, membenahi fasilitas-fasilitas umum dan ruang publik sehingga Tolitoli tidak tampak tertinggal dari kabupaten lain. Termasuk memperbaiki layanan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur. Sebaliknya menghindari pendekatan-pendekatan simbolik yang tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan kekinian.

Mengabadikan nama Bantilan untuk nama gedung, lapangan, pelabuhan, bandara atau yang lainnya merupakan tanggung jawab Pemkab Tolitoli. Namun akan sangat bijak dan tidak akan kontroversial jika itu dilakukan di suatu masa pemerintahan yang lain. Bukan ketika Moh. Saleh Bantilan sedang menjabat bupati. Masyarakat Tolitoli tidak boleh lupa terhadap sejarah namun semua harus dilakukan dengan cara yang bijak dan pada suatu momen yang tepat. Ketika nama Bantilan menjadi nama jalan di Kota Palu dan menjadi nama salah satu ruang kelas di SMP Negeri Model Terpadu Madani, toh tidak pernah ada kontroversi.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.