UKW, Bedakan Wartawan Profesional dan Abal-abal

0
403

BOGOR – Derasnya perkembangan media massa di Indonesia dan banyaknya bermunculan wartawan-wartawan hingga ke daerah-daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk bisa membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas wartawan secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Media Massa Cetak, dan elektronik se-Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Kostitusi Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua Bogor Rabu (28/2). (Foto: Rony Sandhi)

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman hak Konstitusi warga negara bagi wartawan media massa cetak,dan  elektronik se-Indonesia di Cisarua Bogor, Rabu (28/2), mengatakan Undang-Undang Pers di Indonesia baru berusia sekitar 20 tahun dan menjadi salah satu negara yang paling muda UU Pers-nya. Dengan adanya UU Pers Nomor 40 tahun 1999, artinya negara hadir melindungi Pers yang bekerja sesuai standar aturan yang berlaku. ”Wartawan akan mendapat perlindungan dari negara dan Undang-Undang Pers yang bekerja profesional sesuai aturan hukum yang berlaku, ”  tegasnya.

Ahmad Djauhar mengatakan, menjadi lebih penting wartawan telah melalui proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebagai bagian dari profesi Jurnalis melakukan tugas Jurnalis secara profesional. Kompetensi wartawan perlu untuk membedakan wartawan yang benar-benar bekerja profesional dan oknum wartawan abal-abal, yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak dunia Pers yang memang tidak memiliki kompetensi sesuai standar wartawan yang sebenarnya.  ”Dengan mengikuti UKW harus tahu bagaimana seharusnya menjadi wartawan yang profesional,” jelasnya.

Ahmad Djauhar menambahkan, Perusahaan Pers juga harus sehat, dalam artian juga memperhatikan hak-hak wartawan, sehingga dalam menjalankan tugas wartawan bisa bekerja lebih profesional. ”Kalau perusahaan Pers tidak menggaji wartawannya, dipastikan wartawannya tidak akan bisa bekerja profesional dan akan bisa merusak profesional Pers lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Catatan Dewan Pers data media di Indonesia saat ini diperkirakan ada sekitar 2000 media cetak. Namun dari jumlah tersebut pada tahun 2014 hanya 567 media cetak yang memenuhi syarat disebut sebagai media profesional dan pada 2015 angka ini menyusut menjadi hanya 321 media cetak. Sedangkan media online/siber diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan pada 2014 hanya berjumlah 211 Media online saja. Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media online saja pada 2015. Yosep menambahkan, selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi. Masih menurut Yosep, pertumbuhan media yang marak mengakibatkan terjadinya perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademisi. Perekrutan ini tidak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tidak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. ”Banyak di antara wartawan wartawan baru ini lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tidak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah sumber berita media sosial ataupun cara klonig,” ujar Yosep Adi Prasetyo.

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diikuti 145 wartawan media cetak, tv, Radio dan Online se-Indonesia. Sesuai agenda, kegiatan  yang dimotori Mahkamah Konstitusi bersama Depan Pers akan berakhir hari ini, Kamis (1/3). (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.