TAJUK | Memaknai Netralitas ASN dalam Pilkada

0
461

MOBILISASI aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadikan proses demokrasi di daerah berlangsung tidak fair dan cenderung intimidatif. Tidak fair karena mobilisasi ASN sangat mungkin dilakukan oleh calon petahana meskipun tidak tertutup kemungkinan dapat pula dilakukan oleh calon yang lain.

Intimidatif  karena ada kecenderungan memanfaatkan posisi ASN yang lemah ketika berhadapan dengan penguasa politik lokal. Dengan kuasanya seorang kepala daerah dapat “mempersulit” ASN yang dinilai tidak memihak kepadanya ketika proses Pilkada berlangsung.

Lahirnya regulasi yang mengatur netralitas ASN dalam Pilkada,  baik berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pilkada maupun aturan di bidang kepegawaian, penting untuk dua hal. Pertama, mencegah peran aktif dari ASN untuk melibatkan diri secara sadar dalam kegiatan-kegiatan politik. Kedua, memproteksi ASN untuk dilibatkan dan dimobilisasi dalam memberi dukungan kepada calon tertentu. Netralitas ASN penting agar kontestasi politik berjalan fair sekaligus penegasan bahwa ASN merupakan kelompok profesional yang harus imparsial dalam memberikan layanan kepada semua kelompok masyarakat.

Baik keberpihakan ASN secara aktif dalam Pilkada maupun upaya dari luar untuk melibatkan ASN dalam kegiatan-kegiatan politik memiliki implikasi buruk yang berdimensi luas dan jangka panjang. ASN yang aktif dalam kegiatan politik, seperti Pilkada pasti akan meninggalkan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat.  Perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan aturan dan etika yang harus dipedomani seorang ASN.

Implikasi lainnya, ASN yang suka berpolitik praktis memiliki kecenderungan memanfaatkan kedekatannya dengan pemegang kekuasaan untuk mengejar jabatan pemerintahan. Bila hal ini terjadi maka penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah tidak lagi berbasis kemampuan profesionalitas tapi bergantung dengan subjektivitas seorang kepala daerah.  Praktik demikian ini tidak sejalan dengan semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya dibangun dari profesionalitas aparatur.

Begitu pula ketika ada pejabat politik yang memiliki tendensi memanfaatkan keberadaan ASN untuk menopang kekuasaan politiknya. ASN yang bersikap netral dan memegang teguh integritas justeru potensial disingkirkan karena dinilai tidak kontributif bagi kepentingan politiknya.

Untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada,  tidak cukup dengan berbagai larangan dan kode perilaku yang harus dipatuhi ASN. Secara bersamaan harus pula ada komitmen dari para calon kepala daerah dengan tim politiknya untuk tidak memobilisasi ASN demi kepentingan politik sesaat.

Harapan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) agar baliho-baliho yang masih memasang foto calon petahana di beberapa kantor pemerintahan agar segera diturunkan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada. Demikian pula peringatan keras  Panwaslu Kabupaten Donggala terhadap ASN dan kepala desa yang terindikasi terlibat politik praktis hendaknya dimaknai sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan proses demokrasi yang fair serta taat norma dan etika.  (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.