TAJUK | Bupati Tolitoli Dinilai Gagal

0
1603

PERIODE kedua masa jabatan Moh Saleh Bantilan sebagai bupati Tolitoli makin penuh dinamika. Bukan hanya perseteruannya dengan wakilnya yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian pemerintah pusat tapi sejumlah kebijakannya yang kontroversial telah menuai protes masyarakat. Mulai dari perubahan nama Lapangan Hi Hayun yang terletak di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan menjadi alun-alun kota Gaukan Bantilan hingga penolakan nama RS Hj Zubaedah Bantilan sebagai nama rumah sakit di Desa Malala Kecamatan Dondo.

Sepak terjang Moh Saleh Bantilan sebagai bupati rupanya menjadi catatan khusus bagi anggota DPRD Sulteng yang berasal dari daerah penghasil cengkeh tersebut. Moh Nurmansyah Bantilan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Tolitoli menilai Moh Saleh Bantilan telah gagal membangun daerahnya. Ia menilai kemampuan manajerial sang bupati dalam mengelola pemerintahan sangat lemah. Perjalanan dinas bupati ke luar negeri, ketidakmampuan dalam perencanaan program, hingga ketidakmampuan menjemput program-program pemerintah pusat yang layak diturunkan ke Tolitoli.

Terlepas dari penilaian yang negatif terhadap kepemimpinannya, Moh Saleh Bantilan tetap mengklaim sejumlah keberhasilan yang diperoleh selama dirinya menakhodai salah satu kabupaten induk di Sulteng tersebut. Di antaranya, kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang kini sudah menembus angka Rp1,1 triliun. Pembangunan bandara yang sudah lebih baik hingga layanan listrik 24 jam yang kini telah menjangkau seluruh kecamatan. Belum lagi peningkatan pembangunan di sektor pertanian.

Apa yang disampaikan oleh Moh Nurmansyah diklaim berdasarkan data dan fakta. Demikian pula bantahan yang disampaikan oleh bupati, pasti pula merujuk pada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,  penilaian keberhasilan atau kegagalan akan sangat subjektif sifatnya. Tergantung dari cara pandang dan sudut pandang yang digunakan. Namun serangkaian gejolak yang terjadi di Kabupaten Tolitoli akhir-akhir ini mengonfirmasikan bahwa memang ada masalah dengan kepemimpinan seorang Moh Saleh Bantilan.

Protes terkait penamaan dan penggantian nama sejumlah fasilitas publik menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, bupati kurang peka terhadap situasi sosial di masyarakat. Apa yang menjadi obsesi dan pikirannya seperti terputus dari harapan dan aspirasinya masyarakatnya. Padahal selaku pemimpin yang dipilih oleh rakyat,  seorang bupati justeru harus menjadi representasi dan pelaksana dari aspirasi serta kehendak rakyatnya. Bukan memaksakan pikiran, obsesi, dan selera pribadinya menjadi kebijakan publik yang mengikat.

Saat ini bupati seperti kehilangan sensivitas sebagai seorang pemimpin yang harus menjadi panutan. Protes terbuka yang disampaikan wakilnya tentu merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan yang dibiarkan menggantung dan tidak dikelola dalam percakapan yang saling menghargai. Kegemaran bupati meninggalkan daerahnya dan melakukan perjalanan luar daerah bahkan luar negeri sudah menjadi cerita di masyarakat. Tidak masalah jika seorang pemimpin rajin pergi tapi dengan catatan punya hasil yang bisa dibawa pulang ke daerah. Masalahnya karena kegemaran jalan-jalan berbanding lurus dengan banyaknya jalan rusak yang ditinggalkan di daerahnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here