Jaksa Banding, Kasus PDAM Donggala Berlanjut ke Pengadilan Tinggi

0
526

PALU–Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwelino Donggala, belum berakhir.

Mantan Direktur PDAM Donggala Arifin Abdul Rahim mengikuti sidangdi PN Palu. (Foto: cdy)

Meski telah selesai di Pengadilan Tingkat Pertama, pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, kasus itu akan kembali bergulir proses pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi (PT) Palu.

Pasalnya jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara ini, telah datang menyatakan banding melalui satu-satunya pengadilan tipikor di Palu tersebut.

“Iya, perkara itu berlanjut ke tingkat banding. Jaksanya telah menyatakan banding,” ungkap salah satu panitera di PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Buyung SH ditemui kemarin.

Dikatakannya, bahwa tim JPU pada dasarnya jika menyatakan banding, karena sikapnya yang belum menerima putusan yang dilayangkan Majelis Hakim kepada terdakwa.

“Pernyataan bandingnya sudah diajukan sejak pekan kemarin,” kata Buyung lagi.

Karena itulah kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PDAM Donggal Arifin Abdul Rahim SSos belum berakhir dan akan berlanjut proses hukumnya di PT Palu.

Sebelumnya diberitakan kalau tim JPU menuntut terdakwa Arifin dengan pidana selama 8 tahun penjara, denda Rp  100 juta subsider 4 bulan dan tuntutan uang pengganti sebesa Rp 657,5 juta subsider 1 tahun penjara. Sidang terdakwa Arifin Abdul Rahim tersebut dipimpin oleh Elvin Adrian SH MH.

Jaksa menuntut demikian karena perbuatan terdakwa Arifin terbukti sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor. Namun berbeda dengan putusan majelis hakim, majelis hakim yang amar putusannya sempat terjadi disetting opinion pada akhirnya menyatakan terdakwa Arifin hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 UU Tipikor.

Karena terbukti dalam dakwaan itu, sehingga dia (terdakwa, red) dihukum pidana selama 3 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Serta hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 98 juta lebih subsider 6 bulan penjara.

Pertimbangan putusan dan tuntutan yang sangat jauh berbeda itulah, sehingga membuat JPU menyatakan banding. (cdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.