Kades Dolago Diduga Lakukan Pungli Program Pertanahan

0
529

PALU – Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong (Parimo) melaksanakan tahap II, pelimpahan tersangka beserta barang buktinya, dari penyidik ke penuntut umum, Selasa (3/4).

Ilustrasi

Kali ini yang dilimpahkan kasus dugaan korupsi program legalisasi aset tanah atau penertiban sertifikat tanah UKM di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, tahun 2016.

Tersangkanya adalah Kepala Desa Dolago, Moh Arsyad Latobba. Dia yang kini berstatus terdakwa dilimpahkan bersama barang buktinya oleh penyidik Polres Parimo.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parimo, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Reza Hidayat SH MH yang didamping tim JPU Farhan SH dan A Ichkazul Amal, mengatakan dalam pelaksanaan tahap II yang berlangsung di kantor Kejari Palu, terdakwa Moh Arsyad Latobba, langsung dilakukan penahanan oleh tim penuntut umum.

“Dia dilimpahkan bersama barang buktinya. Untuk bukti-buktinya paling banyak berbentuk dokumen dan bukti surat kuitansi,” kata Ichklazul Amal salah satu tim JPU yang melaksanakan tahap II.

Kepala Desa yang masih aktif memimpin Desa Dolago tersebut, terlibat kasus dugaan korupsi Program Legalisasi aset tanah atau penerbitan sertifikat tanah UKM, sebanyak 50 objek tanah. “Terdakwa ini terlibat perkara tersebut,” kata Ickhlazul lagi.

Program yang masuk di Desa Dolago itu, berupa program dari Dinas Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.  Program ini sebenarnya gratis. Dengan persyaratan masyarakat hanya menyediakan persyaratan berupa materai, letak batas patok tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Tetapi kepala desa yang masuk dalam kepanitiaan malah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungutan dari setiap masyarakat yang tanahnya akan dilegalisasikan,” kata jaksa itu lagi.

Bahkan parahnya dari 50 objek tanah yang akan dilegalisasikan dimintai pungutan oleh terdakwa dengan tarif yang bervariasi. “Padahal program ini gratis. Tarifnya itu antara Rp 300- Rp 600 ribu,” sebutnya.

Dari itu setelah pelimpahan tahap II tersebut, tim JPU segera akan merampungkan berkas dakwaan terdakwa untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. “Secepatnya akan dilimpahkan di pengadilan untuk disidangkan,” tandasnya.

Dalam perkara ini, terdakwa Moh Arsyad Lattoba diancam dengan Pasal 12 e, UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain Kepala Desa Dolago dalam perkara ini, masih akan menjerat beberapa nama lagi yang diduga bersama sama dengan kepala desa melakukan perbuatan tersebut. (cdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.