Terkait Sengketa Lahan Kantor Dinas Pariwisata, DPRD akan Hearing

0
407

PALU-Komisi C DPRD Kota merespons permintaan ahli waris lahan yang saat ini ditempati kantor Dinas Pariwisata, dengan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait. Dijadwalkan rapat dengar pendapat tersebut akan dilaksanakan paling lambat Kamis (12/4) pekan depan.

Salah seorang pegawai Dinas Pariwisata Kota Palu saat melintas di kantornya yang masih tersegel hingga Jumat (6/10). (Foto: Wahono)

“Minggu lalu dan minggu ini jadwal kami sangat padat. Insya Allah paling lambat hari Kamis Depan hearing akan kembali kita gelar,” ujar Sophian R Aswin, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, kemarin (4/4).

Pihak Komisi C DPRD Kota Palu berharap masalah ini segera tuntas. Sophian menyatakan, akan berupaya agar pihak-pihak terkait bisa dihadirkan, sesuai dengan keinginan pihak ahli waris lahan yang saat ini ditempati Kantor Dinas Pariwisata Kota Palu.

Terpisah, Amir DM, Kuasa Keluarga Ahli Waris berharap pada hearing pekan depan tersebut hadir semua  pihak yang terkait dan ada kaitannya dengan persoalan ini. Mulai dari Bagian Aset dan Hukum Pemkot, Camat dan Lurah, termasuk pihak-pihak lain yang juga mengklaim sebagai ahli waris lahan yang saat ini ditempati Kantor Dinas Pariwisata.

“Kami minta Lurah (Lurah Lere, red) itu jangan diwakilkan, karena lurah yang menandatangani surat penyerahan itu. Camat juga begitu, termasuk pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan menyerahkan tanah itu ke Pemkot,” ujar Amir DM via handphone, kemarin.

Ia menilai, terkait kasus ini banyak kejanggalan yang terjadi, terutama dalam surat penyerahan yang menjadi bukti kepemilikan yang dikantongi Pemkot saat ini. Karena itu pihaknya berharap pada rapat dengar pendapat yang akan kembali digelar pekan depan tersebut semuanya bisa menjadi terang benderang.

“Salah satu kejanggalan itu, kantor parisata dibangun 2009, sementara tanah diserahkan oleh pihak yang mengatasnakan pemilik tanah ke pemerintah kota tahun 2013. Berarti, sudah lama dibangun kantornya baru ada bukti kepemilikan. Ini kan janggal. Kami berharap ini semua menjadi jelas pada hearing nanti,” jelasnya.

Sementara itu, sampai saat ini penyegelan kantor Dinas Pariwisata Kota Palu di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere, Palu Barat masih berlangsung. Pihak ahli Waris menyatakan tetap akan dan terus berjuang agar hak-haknya dipenuhi Pemerintah Kota Palu.

Dalam rangka itu, beberapa waktu yang lalu perwakilan ahli waris kembali mendatangi gedung DPRD Kota Palu. Kepada sejumlah anggota DPRD, perwakilan ahli waris meminta agar dalam waktu dekat ini kembali menggelar hearing. Pada kunjungan ke gedung DPRD Kota Palu tersebut pihak ahli waris baru mengetahui ternyata Pemkot hanya mengantongi bukti kepemilikan berupa surat penyerahan dari  seseorang, dengan luas lahan 2.295 meter persegi. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.