TAJUK | Proyek Jalan Tidak Tuntas, Rakyat yang Dirugikan

0
278

JALAN antara Siboang dan Ogoamas merupakan jalur “neraka” bagi pengendara Palu-Tolitoli yang melalui Pantai Barat. Kondisinya sangat kritis. Tanjakan terjal dengan kondisi jalan yang rusak parah memerlukan keterampilan dan kehati-hatian ekstra saat mengendalikan kemudi. Belum lagi longsoran batu-batu besar yang bisa mengancam kapan saja. Ketahanan fisik, keterampilan berkendara, dan kekuatan nyali dibutuhkan sekaligus, ketika hendak memutuskan melewati kawasan Siboang-Ogoamas.

Rusaknya jalan di wilayah Siboang-Ogoamas menyebakan jalan trans Pantai Barat menjadi sepi. Sudah nyaris mati. Kendaraan yang melewati jalur ini setiap hari bisa dihitung dengan jari. Sangat kontras dengan jalan trans Pantai Timur yang selalu ramai siang dan malam hari. Kerusakan beberapa titik jalan yang menghubungkan Palu-Tolitoli di wilayah Barat sebenarnya bukan hal baru. Namun perbaikan jalan selama ini seolah lebih terfokus di Kebun Kopi.

Padahal sudah menjadi pemahaman umum bahwa perkembangan suatu wilayah sangat tergantung dengan akses ke kawasan itu. Makin terbuka suatu kawasan karena menjadi jalur transportasi akan semakin besar pula dampak positifnya bagi masyarakat. Terutama bertumbuhnya sektor ekonomi dengan segala varian dan kreativitas yang menyertainya.

Perbaikan jalan Sibaoang-Ogoamas yang dimulakan kembali sejak tahun 2015 dengan sistem multi years hingga 2018 diharapkan membawa berbagai manfaat dan perubahan bagi masyarakat. Manfaat pertama tentu berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan berkendara di jalur tersebut. Jika kendaraan sudah ramai melintas maka ekonomi akan hidup dan bergairah. Inilah yang sepertinya sudah hilang di jalur Pantai Barat sekarang ini. Ketika jalur ini tidak lagi menjadi pilihan.

Sungguh disayangkan karena proyek pembangunan jalan yang sudah berjalan hampir tiga tahun ini nyaris tidak membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat pembayar pajak. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV bahkan mengancam hendak melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan yang mengerjakan proyek 200 miliaran ini. Jelas rakyat dirugikan karena tidak memperoleh manfaat apa-apa dari proyek yang bersumber dari APBN. Dengan demikian potensi terjadinya kerugian negara juga sangat terbuka. Di mana kesalahan bermula dan siapa yang harus menjelaskan?

Kita pun tidak perlu latah untuk mendorong masalah ini ke proses hukum pidana. Untuk mencari unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara sebagai jalan untuk mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab ke penjara. Sebab jika proses itu pun dilakukan, sepertinya rakyat tetap tidak akan mendapat apa-apa. Proses hukum akan demikian panjang dan berliku. Padahal yang dibutuhkan rakyat dengan hadirnya proyek itu adalah mengurangi panjang dan likunya jalan. Agar mereka segera sampai ke tujuan. Bukan membuka jalan baru untuk ke meja hijau.

Harapan publik sebetulnya agar perencanaan pembangunan jalan di Sulteng dilakukan dengan fair dan terbuka. Pelaksanaannya dimatangkan dari awal dengan menghindarkan semua potensi yang berpeluang menghambat. Pemerintah daerah dengan perannya yang terbatas sekali pun harus tetap mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan proyek-proyek strategis di daerah ini bernilai  bagi kemaslahatan bersama. Bukan hanya menjadi ajang untuk memperkaya segelintir orang. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.