Soal Tanjung Sari, Komisi III DPR RI Rekomendasikan Tiga Keputusan

0
231
Anggota komisi III DPR RI mengelar dua sesi rapat yakni terbuka dan tertutup. Rapat terbuka dengan masyarakat Tanjung, korban eksekusi lahan bersertifikat dan sesi kedua dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait lannya, Selasa (10/4). (Foto: Steven Laguni)

BANGGAI – Pertemuan tertutup Komisi III DPR RI dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dan instansi terkait membahas eksekusi lahan di Tanjung Sari menimbulkan banyak pertanyaan.

Apa yang dibahas dan apa hasil pembahasannya masih menjadi rahasia karena tidak mengizinkan awak media mengikuti pertemuan tersebut. Sebelum itu, juga dilakukan pertemuan Komisi III DPR RI untuk mendengar pendapat masyarakat korban eksekusi lahan di Tanjung Sari yang turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Palu, Kapolda Sulteng, Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulteng, Bupati Banggai, Ketua DPRD Banggai serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dan panitera sekretaris PN Luwuk di ruang rapat umum kantor Bupati Banggai, Selasa (10/4).

Dari pertemuan itu, Komisi III DPR Republik Indonesia di bawah pimpinan rombongan Sarifudin Sudding merekomendasikan 3 keputusan.

Ketiga keputusan tersebut antara lain, pertama, mendesak Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Ahmad Yani, dan meminta kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa panitera yang melakukan eksekusi. Kedua, meminta kepada Gubernur Sulteng, Kapolda Sulteng, BPN Sulteng, Bupati dan Wakil Bupati Banggai bersama Ketua DPRD Banggai, Kapolres Banggai dan Kejari Banggai untuk melindungi hak-hak keperdataan warga di Tanjung korban eksekusi yang memiliki alas hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketiga, Komisi III DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait adanya dugaan tindak pidana dalam eksekusi lahan di Tanjung.

Sebelum komisi III DPR RI mengambil keputusan, selama kurang lebih 6 jam, dilakukan rapat yang dibagi dalam dua gelombang yakni gelombang pertama dengan masyarakat Tanjung dan terbuka untuk umum termasuk media massa dan gelombang dua dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan instansi terkait, yang digelar secara tertutup.

Tidak ada seorang pun wartawan diizinkan untuk meliput kegiatan tersebut, bahkan beberapa wartawan media nasional, provinsi dan lokal, yang sudah di dalam ruangan dipersilahkan keluar dari ruangan tersebut.

Wakil Pemimpin Redaksi Luwuk Post, Budi Sahari menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan pengusiran terhadap beberapa wartawan, termasuk dirinya. Padahal kata dia, keberadaan wartawan di sana tidak lain ingin memperjelas persoalan yang terjadi selama ini. Namun jika memang demikian, maka patut diduga ada apa dengan komisi III DPR RI, yang tidak mau transparan. (stv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here