Pabrik Aspal di Sunju Terekndala Izin Tata Ruang

0
398
Bangunan Pabrik AMP milik PT Berkat Maribe Jaya, yang terletak di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Selasa (10/4). (Foto: Nendra Prasetya)

PALU – Direktur Utama PT Berkat Maribe Jaya (BMJ), Recky Wentinusa, yang juga pemilik Pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Sunju, akhirnya angkat bicara. Recky mengakui, memang saat ini pihaknya terkendala izin tata ruang. Namun, sejumlah izin-izin lainnya, seperti SIUP dan izin prinsip telah dikantongi pihaknya.

Recky mengaku, ada yang janggal sehingga pihaknya saat ini belum mengantongi izin tata ruang dari Dinas PU Kabupaten Sigi. Padahal kata dia, sebelum berinvestasi di Kabupaten Sigi, pihak pemerintah lah yang menunjukkan lokasi yang selanjutnya dibangunkan pabrik AMP.

“Pembangunan pabrik ini kita mulai Desember, sementara dari Oktober kita bermohon izin tata ruang, belum ada informasi bahwa lokasi itu lahan basah. Kalau dari awal disampaikan itu lahan basah, dan tidak boleh membangun di situ tidak mungkin kami membangun,” kata Recky.

Recky pun, mengatakan sangat, aneh bila pada akhirnya di perizinan tata ruang, dirinya tidak diperkenankan membangun pabrik di tempat tersebut. Padahal beberapa dokumen yang diurusnya telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sigi, seperti SIUP dan izin prinsip.

“Saat saya mengurus dokumen-dokumen dari awal harusnya sudah disampaikan ini loh lokasi yang tidak boleh dipakai membangun, tapi kan anehnya saat urus izin prinsip pihak pemerintah sendiri yang tentukan titik lokasinya di tempat sekarang,” jelasnya.

Disampaikan Recky, dirinya berinvestasi pada pabrik tersebut, tidak lain ingin membantu pemerintah daerah setempat, dalam hal pengadaan aspal, yang kerap kesulitan aspal saat adanya proyek pembangunan jalan. Perizinan pun sebut dia, sudah dilakukan sejak Februari 2017 silam.

“Saya itu urusnya mulai dari pihak desa, kemudian ke camat, terus urus lagi izin HO (gangguannya) sampai izin prinsip saya pegang. Dan akhirnya pada oktober saya ajukan lagi ke tata ruang, saya pikir tidak ada masalah lagi, sehingga desember saya mulai pembangunan. Ternyata ketika pabrik berdiri, kok baru dipermasalahkan, kenapa tidak dari awal. Ini bukan investasi kecil loh,” tuturnya.

Bahkan menurut Recky, bukan hanya pabriknya yang nasibnya terkatung-katung tidak bisa beroperasi karena izin dari tata ruang. Menurut dia, ada pula beberapa pabrik AMP yang izinnya tata ruangnya yang belum dikeluarkan. “Itu yang di Solowe, sudah 2 tahun tidak dikeluarkan izin tata ruangnya. Nasibnya juga sama dengan pabrik saya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pembangunan Pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) yang diketahui milik PT Berkat Maribe Jaya, yang terletak di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dinilai ilegal. Pabrik yang dibangun di lahan yang seharusnya diperuntukan pertanian basah milik warga ini pun, berdiri tanpa adanya izin kesesuaian tata ruang.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011, lokasi dibangunnya pabrik tersebut peruntukannya memang hanya boleh untuk lahan pertanian basah. Warga sekitar pun sempat mempertanyakan izin dari pihak perusahaan sehingga berani membangun pabrik AMP di lokasi itu.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi pun merasa heran adanya pabrik tersebut di lokasi itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, Mohammad Afit Lamakarate, menegaskan, bahwa perusahaan sesuai aturan belum bisa beroperasi, karena belum memiliki kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi.

Hal ini dikarenakan kesalahan dari pabrik itu sendiri, karena melakukan pembangunan di atas lahan pertanian basah. “Karena itu masuk dalam lahan pertanian basah, tidak bisa melakukan pembangunan di atasnya. Sehingga kami belum bisa proses rekomendasi lingkungan karena belum ada kesesuaian tata ruang,” jelas Kadis.

Hal ini juga berdasarkan PP no 27 tahun 2015 tentang izin lingkungan. Berpatokan pada peraturan itu lanjut Moh Afit sehingga dinasnya juga belum bisa mengeluarkan izin. Dijelaskan Kadis Lingkungan Hidup, dokumen kesesuaian ruang itu bisa dikeluarkan oleh dinas teknis seperti PU atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).  “Kalau kesesuaian ruangnya sudah ada pasti sudah kita proses namun karena tidak ada makanya kita tidak proses. Apabila kita memaksa untuk memprosesnya, kami akan disalahkan,” terangnya. (agg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.