TAJUK | Kebiasaan Membangun Tanpa Izin Lingkungan 

0
175

SEBUAH pabrik berdiri di lahan pertanian basah di Desa Sunju Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi. Pabrik asphalt mixing plant (AMP), milik salah satu perusahaan. Keberadaan pabrik ini dipersoalkan karena dibangun di kawasan yang menurut Perda Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak sesuai dengan peruntukannya. Lokasi di mana pabrik kini berdiri,  menurut Perda,  hanya diperuntukkan sebagai lahan pertanian basah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi Afit Lamakarate mengatakan pabrik belum bisa beroperasi karena tidak adanya izin lingkungan. DLH tidak akan memproses izin lingkungan sepanjang tidak ada kesesuaian antara aktivitas yang akan dilakukan dengan peruntukan suatu kawasan. Sikap pihak DLH sudah tepat. Jika izin diterbitkan sama halnya pemerintah melegalkan suatu aktivitas yang sebenarnya dilarang.

Langkah yang mesti dilakukan oleh DLH atau instansi yang berwenang di Kabupaten Sigi adalah memberikan teguran terhadap pihak yang telah melakukan aktivitas pembangunan pabrik tanpa izin terlebih dahulu. Teguran mestinya dilakukan sejak awal. Ketika pembangunan baru dimulakan. Jika itu dilakukan,  perusahaan tidak perlu rugi dan lahan pertanian basah yang seharusnya dipertahankan juga tidak perlu rusak karena kehadiran pabrik.

Nyatanya sekarang pabrik sudah berdiri. Mengembalikan suatu keadaan pada kondisi semula bakal menjadi sulit. Itu sebabnya pemerintah harus aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di masyarakat. Kesan yang muncul selama ini, pelaku usaha atau bahkan individu kerap melakukan pembangunan tanpa didahului izin. Setelah jadi,  izin baru diproses. Tentu dengan melalui sejumlah kompromi. Pertimbangan kerugian yang telanjur dialami pemohon izin biasanya menjadi alasan dikeluarkannya izin meskipun aturan yang dilanggar.

Praktik demikian ini harus diakhiri karena menyuburkan terjadinya kolusi dalam pemberian izin serta membiasakan masyarakat untuk tidak taat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kebiasaan seperti ini lazim terjadi. Pembangunan pabrik aspal di Desa Sunju bukan hal baru. Penimbunan pantai di Kelurahan Tondo Kota Palu oleh sejumlah pihak menggunakan cara serupa. Menimbun dulu sambil mengurus izin. Sangat disayangkan karena mereka yang melakukan ini,  justeru oknum-oknum pejabat pemerintahan yang sangat mengerti aturan.

Mengemukanya kasus pembangunan pabrik aspal di Desa Sunju tanpa izin semoga menjadi pelajaran bagi semua pihak. Para pelaku usaha maupun individu yang hendak melakukan suatu aktivitas agar lebih berhati-hati. Prosedur harus dijalankan dan diikuti dengan tertib. Kebiasaan menggunakan jalan pintas sudah harus diakhiri. Zaman sudah berubah. Demikian pula pemerintah daerah diminta untuk tetap konsisten. Aktivitas apa pun yang melanggar aturan jangan sampai dilegalisasi dengan mencari berbagai alasan pembenaran. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.