Pabrik Aspal di Sunju Tak Pernah Bermohon Izin di DPM-PTSP

0
248

SIGI – Belum mengantongi izin rekomendasi tata ruang, Pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) yang diketahui milik PT Berkat Merimba Jaya  (BMJ) ternyata tidak pernah melakukan permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sigi.

Bangunan Pabrik AMP milik PT Berkat Maribe Jaya, yang terletak di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Selasa (10/4). (Foto: Nendra Prasetya)

Hal itu diungkapkan Kadis DPM-PTSP Dr H Anas Yalitoba SSos MM, kepada Radar Sulteng, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, selama ini dirinya tidak mengetahui adanya pabrik tersebut. Pihak pabrik baru mendatangi dinas, setelah menuai masalah karena tidak memiliki izin tata ruang.

Dikatakan Anas, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait permasalah perizinan baik itu industri, perdagangan maupun rumah makan.  “Saya heran kenapa tidak diarahkan ke perizinan dulu, sementara hal ini sudah diberikan sosialisasi. Kalau itu tidak bermasalah maka direkomendasikan, untuk melanjutkan usahanya,” terang Kadis.

Menurut Anas, kenapa pabrik tersebut sampai berani melakukan pembangunan, kemungkinan karena adanya pembicaraan yang telah dilakukan dengan dinas teknis, dan tidak diketahui oleh PTSP. Seharusnya lanjut Kadis DPM-PTSP, dari awal dinas teknis harusnya mengarahkan perusahaan yang ingin melakukan pembangunan ke perizinan. Kemudian perusahaan diminta untuk menyampaikan apa yang dinginkan. Nantinya DPM-PTSP lah yang akan mengeluarkan rekomendasi ke dinas teknis.

Dikatakan Anas, dalam memberikan perizinan dinas DPM-PTSP akan melihat dari sisi tujuan pembangunan, pertama melihat dari tata ruang. Kalau IMB melihat ada tidaknya rekomendasi IMB, kemudian yang ke tiga berkaitan dengan retribusi apakah sudah dibayarkan atau belum.  “Itu yang kita lihat. Karena saya selaku bidang administratif mewakili bupati dalam percepatan pelayanan. Saya tidak tahu apa yang sudah dibangun dari awal, sehingga perusahaan itu berani untuk melakukan pembangunan,” terangnya.

Seharusnya masih kata Anas, ada pengawasan dan pembinaan dari dinas teknis terkait industri. Sehingga tidak ada perusahaan yang berani untuk melakukan pelanggaran. Sebelumnya juga pada 2017, DPM-PTSP Sigi mendata di lima kecamatan hanya 38 persen yang tidak patuh. “Dengan data itu nantinya, DPM-PTSP buatkan surat melalui bupati yang ditembuskan ke dinas teknis. Dengan tujuan agar supaya melakukan pembinaan,” pungkas Anas.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hery Murwanto mengungkapkan, terkait permintaan bahwa kasus dugaan pelanggaran tata ruang ini diselidiki pihak kepolisian, sebenarnya sudah dilakakukan Polda Sulteng. Kasus ini kata Hery, sudah diselidiki kurang lebih selama sebulan. “Sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangannya. Kasusnya kini sedang berjalan,” kata Kabid Humas.

Sementara Kepala Perwakilan Pajak (KPP) Pratama Palu, Sihabudin menilai, jika perusahaan AMP PT Berkat Merimba Jaya di Kabupaten Sigi benar tak mengantongi izin, tentu potensi pajak PBB nya akan hilang. Selain itu retribusi dan royaltinya juga hilang, lebih lagi tentu bisa merusak lingkungan.

“Jika terjadi demikian apa untungnya bagi masyarakat sekitar dan negara, tidak ada sedikitpun. Makanya pemerintah harus segera bertindak.  Tidak ada izin segera dihentikan, kalau tidak harus mengurus izinnya dulu,” sebutnya. (ndr/umr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.