Warga Dongi-dongi Menuntut Gabung ke Kabupaten Sigi

0
504
Sekprov Sulteng, Hidayat Lamakare, saat menerima puluhan masa aksi yang mengatasnamakan FPM Dongi-dongi, d idepan Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/4). (Foto: Wahono)

PALU-Puluhan masa aksi dari Dongi-dongi yang mengatasnamakan Forum Petani Merdeka (FPM) menggelar aksi damainya, di kantor DPRD Sulteng dan Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/4). FPM menuntut, agar masyarakat Dongi-dongi segera bergabung dengan Kabupaten Sigi, agar nantinya semua kepengurusan administrasi warga dapat dengan cepat terakses.

Persoalan tapal batas yang ada di wilayah Dongi-dongi menjadi pemicunya. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah. Karenanya, masyarakat mengambil tindakan cepat, dengan meminta melakukan referendum. “ Jelas dalam referendum yang sudah kami buat bersama bahwa Kabupaten Sigi yang diinginkan oleh masyarakat Dongi-dongi,” kata Rizal, yang bertindak sebagai koordinator lapangan (Korlap).

Rizal, menjelaskan bahwa tujuan mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng adalah membawa tuntutan masyarakat Dongi-dongi agar segera dibentuk desa otonom di Ngata Katuvua Dongi-dongi. Serta mendesak agar Pemprov segera menentukan tapal batas antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.

“ Harga mati kami adalah gabung dke Kabupaten Sigi, karena jarak tempuh dari wilayah Dongi-dongi ke Poso cukup jauh, dan itu tidak efektif,” katanya.

Bukan hanya itu, belum jelasnya tampal batas membuat masyarakat resah dan tidak adanya anggaran negara yang masuk ke wilayah Dongi-Dongi, seperti sarana pendidikan seperti fasilitas bangunan sekolah. “ Agar anak kami juga dapat merasakan dunia pendidikan yang seharusnya difasilitasi pemerintah setempat,” kata Rizal.

Saat mendatangi kantor DPRD Sulteng, masa aksi diterima oleh anggota DPRD Sulteng Arena Parampasi, yang menjanjikan akan meneruskan tuntutan masa aksi kepada ketua DPRD.” Apa yang menjadi keluhan masyarakat ini akan kami bahas nantinya di forum DPRD, “ katanya. Setelah mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD, masa aksi menyerahkan hasil referendum kepada anggota DPRD.

Setelah tiba di Kantor Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Sulteng, Hidayat Lamakarate, menyampaikan berkaitan dengan SK Mendagri nomor 15 tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Poso dan Sigi. “ Kalau kalian ( masa aksi, red) menanyakan asli atau tidak, dikarenakan yang saya terima foto copy maka belum bisa dijamin keabsahannya, kalau soal SK ini saya akan telusuri lebih dahulu. Karena sampai saat ini kami belum terima SK ini,” katanya.

Kemudian berkaitan dengan tidak hadirnya Gubernur Sulteng Drs H Longki Dkanggola pada peresmian tapal batas, Hidayat, menyampaikan bahwa SK Mendagri belum keluar. Sebab Pemprov Sulteng baru mengajukan SK kepada Mendagri. “ Pertemuan yang dilakukan ditahun 2017, bahwa disampaikan tampal batas sangat diragukan, sehingga didatangkan yang dari Makassar yang didatangkan Topdam, saat itu dibuatkan berita acara hasil kunjungan dinyatakan bahwa tampal batas yang dicurigai bergeser tidak lah benar, sesuai dengan alat yang dibawa oleh Topdam,” jelasnya.

Hidayat, mengatakan, terkait dengan warga yang tidak mau bergabung dengan Kabupaten Poso, Dirinya menjelaskan bahwa batas wilayah hanyalah batas pengurusan administrasi seperti KTP. “ Pemerintah Provinsi siap membantu pengurusan administrasinya apabila masyarakat membutuhkan kalau perlu akan didatangkan langsung ke Dongi-dongi, “ tegasnya.

Dirinya menegaskan kepada masa aksi, yang wajib menetapkan tapal batas adalah negara. “ Jelasnya kami menunggu keputusan resmi, dan nantinya kami akan membicarakan kepada bapak Gubernur terkait apa yang sudah jadi tuntutan warga Dongi-dongi,” tambahnya.(who)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.